Jakarta – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara melakukan rebranding dengan nama PT BPD Bankaltimtara. Transformasi ini sejalan dengan strategi pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang juga berbatasan langsung dengan negara tetangga.
”Perubahan identitas baru ini sekaligus menandai bahwa kiprah kami dalam memberikan layanan perbankan juga akan bisa dinikmati oleh masyarakat tidak hanya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara namun juga bagi masyarakat seluruh Indonesia,” ujar Direktur Utama Bankaltimtara Zainuddin Fanani, di Jakarta, Rabu, 15 November 2017.
Dalam proesnya, Bankaltimtara melakukan transformasi mulai dari perubahan bentuk badan Hukum BPD Kalimantan Timur yang semula Perusahaan Daerah (PERUSDA) menjadi Perseroan Terbatas (PT) hingga perubahan nama dari BPD Kalimantan Timur (Bankaltim) menjadi BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara).
Perubahan badan hukum, nama dan logo menjadi Bankaltimtara juga merupakan perwujudan dalam mengakomodir sekaligus menampilkan identitas wilayah Provinsi Kalimantan Utara mengingat seluruh pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Utara merupakan pemegang saham Bankaltim.
“Perubahan ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat perubahan, sehingga dapat menimbulkan rasa kepercayaan diri, kebanggaan, loyalitas bagi semua sumber daya insani perusahaan. Dengan demikian Bankaltimtara mampu menunjukkan komitmen terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan atas peranan yang diembannya,” ucap Zainuddin.
Bankaltimtara merupakan salah satu BPD yang memiliki cakupan wilayah operasi terluas di Indonesia dengan luas total wilayah mencapai 129.066,64 km. Dengan bentang luas wilayah yang mencapai lebih kurang satu setengah kali luas Pulau Jawa tersebut, Bankaltimtara hadir di 122 dari 153 kecamatan yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau sekitar 79,74 persen.
”Kami menyadari bahwa salah satu tantangan yang harus dihadapi Bankaltimtara adalah tantangan geografis. Namun demikian, kami berusaha terus untuk mewujudkan kehadiran kami secara nyata. Membangun jaringan kantor di batas negeri yang awalnya mustahil menjadi sebuah kenyataan,” tutupnya. (*)
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More