Bank Kalteng Beberkan Jurus Genjot DPK di Tengah Likuiditas yang Makin Ketat

Jayapura – Persaingan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk berebut sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat semakin sengit dan kompetitif. Terutama di tengah daya beli masyarakat yang terus menurun. Kondisi likuiditas perbankan pun kini makin ketat. Mau tidak mau, BPD harus punya jurus jitu agar mampu merebutnya demi menjaga likuiditas bank.

Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah mengatakan, pihaknya tak menampik bahwa persaingan memperoleh DPK dari masyarakat makin ketat. Ini berimbas pada tekanan likuiditas perbankan. Untuk menjaga likuiditas tetap “sehat”, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaring dana masyarakat.

Pertama, kata Maslipansyah, Bank Kalteng tetap fokus mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sejauh ini, Bank Kalteng mengelola RKUD provinsi, 14 kabupaten, dan 1 kotamadya. Sejumlah pengembangan layanan akan ditingkatkan, terutama dari sisi transaksi yang didorong ke arah layanan digital.

“Kami terus dorong pengelolaan RUKD tersebut. Ini yang akan kami pertahankan ya, karena porsinya kan kurang lebih 48 persen dari total DPK bank,” jelas Maslipansyah saat ditemui Infobanknews di sela-sela acara rangkaian Undian Tabungan Simpeda di Jayapura, Rabu, 23 April 2025.

Baca juga: Gelar Welcoming Dinner Undian Tabungan Simpeda, Pj Gubernur Papua Sambut Direksi BPDSI 

Kedua, lanjutnya, Bank Kalteng akan menggenjot instrumen tabungan. Menurutnya, tabungan kini telah mengalami pergereran. Bukan lagi sebagai produk investasi, tapi menjadi produk transaksi. Untuk menangkap potensi tersebut, Bank Kalteng akan meluncurkan layanan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

“Dengan QRIS, harapannya bisa menjadi pilihan utama masyarakat Kalteng dalam bertransaksi. Dan kita lakukan close loop transaction, sehingga nasabah bisa berbelanja di merchant-merchant. Ini sebagai upaya menuju Bank Kalteng sebagai bank transaksional,” ujarnya.

Ketiga, kata Maslipansyah, pihaknya akan melakukan penetrasi lebih luas ke segmen korporasi. Artinya, tak hanya menggarap korporasi di daerah, tapi juga melakukan ekspansi bidik korporasi swasta di Jakarta.

“Hampir 70 persen dana korporasi “berputar” di Jakarta. Kita akan melakukan dua pendekatan, pertama lebih ke pendekatan pertemanan ya. Kedua baru kita bicara pricing, kita ingin pricing ini sebagai pilihan terakhir yang kita lakukan untuk menjaga likuiditas,” ujarnya.

Tantangan Jaga Likuiditas

Diakui Maslipansyah, salah satu tantangan menjaga pertumbuhan DPK, terkait dengan kebijakan efisiensi yang kini tengah digalakkan pemerintah. Diakuinya, kebijakan ini berpotensi memengaruhi kinerja intermediasi DPK. Mengingat hampir 50 persen DPK bank berasal dari pengelolaan ekosistem RUKD pemerintah daerah.

“Itu sedikit banyak ada (pengaruh dari efisiensi). Tapi saya yakin lah ya, bagaimana pun itu menjadi tantangan kita untuk mencari peluang-peluang lainnya. Terlebih Kalimantan itu kaya. Kaya dengan sumber daya alam tentunya itu mengundang investor-investor yang akan masuk,” jelasnya.

Baca juga: Asbanda dan Bank Papua Resmi Segel Alat Undian Tabungan Simpeda

DPK Bank Kalteng

Mengutip laporan keuangan perseroan, DPK Bank Kalteng per Desember 2024 tercatat tumbuh 1,22 persen menjadi Rp10,78 triliun. Pos tabungan tercatat melonjak 21,19 persen, atau menjadi Rp3,26 triliun. Adapun giro tumbuh tipis 0,58 persen menjadi Rp5,13 triliun. Sebaliknya, deposito mengalami koreksi cukup dalam 14,39 persen atau menjadi Rp2,38 triliun.

“Kita memang melepas beberapa dana-dana yang kita anggap mahal. Terutama dari dana-dana institusi. Jadi untuk menghindari cost of fund yang terlalu tinggi,” ujarnya.

Sementara, lonjakan tabungan dan penurunan deposito mendorong perbaikan struktur DPK Bank Kalteng. Rasio dana murah (CASA) meningkat menjadi 79,03 persen dari 73,80 persen di tahun sebelumnya. Porsi dana murah yang nyaris 80 persen itu menjadi salah satu yang tertinggi di industri BPD.

Menutup tahun buku 2024, Bank Kalteng mengantongi laba sebesar Rp321,18 miliar, atau meningkat 6,98 persen year on year (yoy) ketimbang Rp300,21 miliar di tahun sebelumnya. (*)