Bank Kalbar Sambut Positif Penempatan Dana Pemerintah ke BPD, Bisa Tekan Biaya Dana

Poin Penting

• Penempatan dana pemerintah ke mencerminkan keadilan antara bank pusat dan daerah serta memperkuat likuiditas perbankan daerah
• Dukungan dana pemerintah diyakini akan menurunkan biaya dana dan suku bunga kredit, sehingga memperkuat daya saing kredit BPD
• Bank Kalbar berharap penempatan dana tidak hanya untuk Bank Jakarta dan Bank Jatim, tapi juga menyasar BPD lain dengan LDR tinggi agar efek pengganda ekonomi daerah makin besar.

Jakarta – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) menyambut positif langkah pemerintah melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang berencana menempatkan dana pemerintah di sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti Bank Jakarta dan Bank Jatim.

Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, mengatakan kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri BPD. Pasalnya, penempatan dana pemerintah mencerminkan asas keadilan antara bank milik pemerintah pusat dan daerah.

“Kami sebagai insan bank daerah menyambut baik ide atau kebijakan tersebut. Ini mencerminkan asas keadilan bagi seluruh perbankan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujar Rokidi saat dihubungi Infobanknews, baru-baru ini.

Baca juga: Bank Kalbar Pertahankan Kinerja Gemilang 25 Tahun Berturut-turut

Menurut Rokidi, salah satu manfaat nyata dari kebijakan tersebut adalah meredakan persaingan ketat dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Selama ini, kompetisi antarbank—khususnya dalam membidik dana korporasi besar—mendorong suku bunga dana naik ke level tinggi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penurunan margin dan laba BPD.

“Situasi ini cukup dilematis bagi kami. Berapa pun harga dana yang ditawarkan (korporasi), terpaksa kami ambil. Akibatnya pendapatan dan laba kami tergerus,” ungkapnya.

Dengan adanya dukungan dana pemerintah, lanjut Rokidi, Bank Kalbar optimistis cost of fund akan turun secara bertahap. Penurunan tersebut diyakini akan menular ke sisi kredit, sehingga bunga pinjaman menjadi lebih kompetitif.

“Seiring rate DPK turun, maka rate kredit juga akan ikut turun. Ini bisa menjadi pemicu pertumbuhan UMKM,” jelasnya.

Meski demikian, Rokidi berharap penempatan dana pemerintah tidak hanya terfokus pada dua BPD besar. Ia mendorong agar seluruh BPD dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) tinggi juga mendapat porsi dukungan, termasuk Bank Kalbar yang tengah agresif menyalurkan kredit ke sektor UMKM.

“Kami juga berharap bukan cuma Bank DKI dan Bank Jatim yang mendapatkan penempatan dana. Karena rata-rata LDR kami (BPD) cukup tinggi, sehingga kami pun membutuhkan dukungan dana untuk ekspansi kredit, terutama ke sektor UMKM yang menjadi konsen kami,” tegasnya.

Ia menilai, jika dukungan dana pemerintah diperluas, maka efek pengganda terhadap perekonomian daerah akan semakin besar.

“Ini sejalan dengan mandat pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” pungkasnya.

Suntik Dana Bank Jakarta dan Bank Jatim

Sebelumnya, Purbaya berencana akan menyuntik dana Rp10 triliun-Rp20 triliun ke Bank Jakarta. Hal tersebut diungkapkan Purbaya setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

“Saya taruh di Himbara, yang 200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh nggak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” kata Purbaya.

Baca juga: Purbaya Tak Paksa Bank Jakarta dan Bank Jatim Terima Dana Pemerintah

Nantinya, lanjut Purbaya, rencana tersebut akan diimplementasian dengan strategi yang sama seperti penempatan dana Rp200 triliun ke himpunan bank milik negara (Himbara). Selain itu, dia juga berniat untuk menyuntikkan dana kepada satu lagi bank pembangunan daerah (BPD) di kawasan Jawa Timur atau Bank Jatim.

“Jadi nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta, dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur sana. Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau Rp10 triliun Rp20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerap ya,” ungkapnya. (*)