NPL; Pembayaran macet. (Foto: Zidni Hasan)
Jakarta–PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank Jatim) menargetkan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di 2016 ini sebesar 2,8% secara nett. Angka tersebut menurun jika dibanding tahun lalu yang berada di level 4,2%.
Pernyataan ini seperti disampaikan oleh Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim, Su’udi, di Jakarta, Kamis, 7 Januari 2016. Dirinya meyakini NPL akan menurun sejalan dengan perkiraan ekonomi yang tumbuh lebih baik di tahun ini.
“Saya yakin NPL bisa turun, karena sekarang ini sudah bottom. Kondisi perekonomian saat ini paling tidak ada kenaikan, dan ini akan memperbaikan bisnis nasabah yang bermasalah. Sehingga kami kita juga memperbaiki NPL,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, selain perekonomian yang diprediksi membaik, ekspansi kredit yang akan dilakukan Bank Jatim juga dapat memperbaiki rasio NPL di 2016 ini. Perusahaan juga memiliki tim ad hoc guna memperbaiki kredit bermasalah yang ada.
“Kita kan juga sudah membuat satu tim supaya perbaikan kredit bermasalah ini menjadi lebih baik. Kalau memang tidak bisa, maka agunan yang ada kan bisa dilelang dan itu bisa dieksekusi di tahun 2016,” tukas Su’udi.
Dia menilai, kondisi perekonomian tahun lalu yang kurang bersahabat telah membuat perusahaan selektif dalam menyalurkan kredit tahun ini. Oleh sebab itu, pihaknya berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya agar terhindar dari risiko kredit bermasalah.
“Ekonomi seperti kemarin dapat pengalaman bisnis mana yang bisa dimasuki, kalau kredit sehat bisa selesaikan ada. Kemudian ada restrukturisasi kredit, kalau membaik sehingga ada perbaikan perkreditan,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Mochamad Andy Arslan Djunaid resmi mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Asuransi… Read More
Poin Penting Ekonomi RI 2025 diproyeksi tumbuh 5,07 persen yoy, lebih tinggi dari realisasi 2024… Read More
Poin Penting Sepanjang 2025, Bank Mandiri merealisasikan 1.174 program TJSL di 12 wilayah Indonesia sebagai… Read More
Poin Penting Pemerintah dan Komisi XI DPR RI sepakat membentuk panja untuk membahas revisi UU… Read More
Poin Penting OJK dan BEI perkuat sinergi penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal, termasuk… Read More
Poin Penting Status JKN PBI mendadak nonaktif akibat penyesuaian data, bukan pengurangan jumlah penerima bantuan… Read More