Bank Dunia: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tak Efektif Atasi Stunting

Jakarta – Bank Dunia atau World Bank mengomentari terkait program prioritas Presiden terpilih Prabowo-Gibran, yakni makan bergizi gratis yang menelan anggaran hingga Rp71 triliun pada awal pemerintahannya.

Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Bank Dunia “Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2024 pada Senin (24/6/2024), World Bank menyebut makan bergizi gratis untuk anak sekolah dengan istilah school meals.

Bank Dunia mengklaim bahwa kebijakan makan gratis di sekolah memang populer di berbagai negara. Pada 2022 saja, terdapat 418 juta anak di dunia yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Meski demikian, Bank Dunia menilai program makan gratis di sekolah tidak efektif untuk mengatasi stunting. Sebab, stunting dapat dicegah dalam periode 1.000 hari dari awal kehamilan. Yang mana, 1.000 hari pertama kehidupan anak, dimulai dari awal kehamilan hingga 2 tahun setelah lahir sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh kembang tetap optimal.

Baca juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Rp71 Triliun Masuk Cadangan BUN

“Satu hal yang penting adalah bukti internasional menunjukkan bahwa makanan sekolah paling efektif jika dilengkapi dengan intervensi pendidikan, kesehatan, dan gizi, serta jaring pengaman dasar,” sebut laporan Bank Dunia Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2024, dikutip, Rabu, 26 Juni 2024.

Namun, program makan bergizi gratis di sekolah bisa mengantisipasi gejala anemia pada anak, meski tidak bisa menurunkan angka stunting.

Selain itu, program makan bergizi gratis memiliki beberapa tujuan antara lain, meningkatkan kesehatan dan gizi, meningkatkan kehadiran dan pembelajaran, serta perlindungan sosial.

“Makanan di sekolah mungkin berdampak pada keragaman pola makan dan anemia pada anak-anak yang bersekolah, meskipun hal ini bergantung pada komoditas spesifik yang ditawarkan,” jelasnya.

Di sisi lain, Bank Dunia mengatakan bahwa  school meals memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi rumah tangga penerima manfaat, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Dari sisi biaya, modalitas intervensi yang dipilih (makanan, kudapan, atau ransum untuk dibawa pulang), kualitas makanan (komposisi dan ukuran), jenis pengadaan (lokal atau terpusat), jumlah penerima manfaat, dan konteks geografis, logistik, dan kondisi iklim akan sangat memengaruhi. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk membiayai program makan bergizi gratis pada awal pemerintahan presiden terpilih Prabowo-Gibran bagi anak sekolah di Indonesia pada 2025.

Sri Mulyani mengaku pihaknya telah berkomunikasi dan berkordinasi dengan presiden terpilih Prabowo bersama timnya untuk memberikan kejelasan mengenai program makan bergizi gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin, 24 Juni 2024.

Baca juga: Prabowo Komit Defisit APBN Tetap di Bawah 3 Persen

Sri Mulyani juga menjelaskan, angka sebesar Rp71 triliun merupakan kesepakatan dengan pemerintahan sekarang dan yang akan datang. Angka tersebut juga sudah masuk dalam hitungan defisit 2,29 hingga 2,82 persen.

“Angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Angka Rp 71 triliun bukan merupakan on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya. Nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” jelasnya. (*)