Categories: Ekonomi dan Bisnis

Bank Dunia Apresiasi Perubahan Positif Birokrasi Indonesia

Jakarta–Bank Dunia mengapresiasi perubahan positif pada birokrasi di Indonesia. Indonesia memang sedang menggancarkan penggunaan sistem online (daring) bagi berbagai pelayanan birokrasi. Dalam Laporan Doing Business terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia masuk dalam daftar negara-negara yang melakukan perubahan dengan mengurangi keruwetan peraturan dan biaya.

Bank Dunia juga mengapresiasi upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperkenalkan sistem elektronik atau sistem online untuk berbagai pelayanan masyarakat, misalnya untuk pengisian dan pembayaran iuran jaminan sosial. Selain itu, ada pemotongan dalam prosedur registrasi pajak, jaminan sosial atau perijinan sehingga menjadi lebih mudah.

Kemudahan juga diberikan kepada pelaku usaha yang membuka usaha di Jakarta. Hal ini menjadi catatan positif tersendiri oleh Bank Dunia. Menurut laporan ini, proses memulai usaha di Jakarta dipermudah dengan pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar kepada Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, Indonesia dianggap telah meningkatkan akses kepada pinjaman dengan memungkinkan pencarian status pendaftaran agunan dengan menggunakan nama debitur. (*) Apriyani Kurniasih

Apriyani

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

5 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

5 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

5 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

5 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

6 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

8 hours ago