Customer service officer tengah melayanai nasabah. (Foto: Dok. Infobank)
Jakarta – Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta mengaku masih mengkaji terkait rencananya untuk melakukan penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO).
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi, di Jakarta, Jumat, 3 Juni 2016. “Soal IPO kita sedang buat studinya juga. Kalau sudah oke kita sampaikan ke owner, lalu lapor ke publik,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dengan melakukan IPO, maka Bank DKI otomatis akan menjadi bank independen atau bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh publik atau masyarakat. Sehingga, Bank DKI akan lebih banyak diawasi oleh stakeholder.
“Bank lebih dikontrol oleh masyarakat sehingga bukan dikendalikan oleh pemilik tunggal, itukan seperti private company. Kalau IPO di jual dipublik itukan diawasi oleh banyak stakeholder, regulator dan analis ikut mengawasi juga,” ucapnya.
Kendati demikian, kata dia, rencana Bank DKI untuk melaksanakan IPO diperkirakan membutuhkan proses yang cukup lama. Hal tersebut sejalan dengan masih adanya studi-studi yang harus dilakukan baik dari dewan direksi maupun pemilik tunggal Gubernur DKI Jakarta.
“Tapi prosesnya itu masih cukup panjang. Namun diharapkan dengan IPO banknya itu bisa lebih tumbuh, dan transparansi ke masyarakatnya bisa lebih jelas,” tukas Kresno.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bursa Efek Indoesia (BEI) Tito Sulistio mengaku, bahwa Bank DKI sudah menunjuk penjamin emisi untuk memuluskan rencana IPO. “Yang pasti, yang sudah bicara itu BPD DKI dan BPD Sumatera Selatan (Sumsel),” paparnya. (*)
Editor : Apriyani K
Poin Penting Bank Mandiri sediakan berbuka puasa di Menara Mandiri lewat Livin’ by Mandiri. Program… Read More
Poin Penting Bank OCBC NISP rencanakan buyback saham Rp1 miliar untuk remunerasi variabel manajemen dan… Read More
Poin Penting BGN siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik menu MBG Ramadan. Anggaran bahan baku MBG ditetapkan Rp8.000–Rp10.000 per… Read More
Poin Penting Penerimaan kepabeanan dan cukai Januari 2026 tercatat Rp22,6 triliun (6,7 persen pagu APBN),… Read More
Poin Penting Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk… Read More
Poin Penting Pemerintah gelontorkan insentif Ramadan–Lebaran Rp12,8 triliun untuk jaga daya beli dan dorong konsumsi.… Read More