Bank BPD Bali Targetkan Kredit Program Pemerintah Rp2,05 Triliun pada 2026

Poin Penting

• Bank BPD Bali menargetkan penyaluran kredit program pemerintah Rp2,052 triliun pada 2026, naik dari realisasi 2025 sebesar Rp1,795 triliun.
• Penyesuaian skema KUR dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2026 dinilai tidak berdampak signifikan, hanya menambah evaluasi untuk sektor berorientasi ekspor.
• Sepanjang 2025, kredit Bank BPD Bali tumbuh 9,5 persen dengan porsi UMKM hampir 51 persen, memperkuat peran bank daerah dalam mendukung program pemerintah dan ekonomi Bali.

Jakarta – Bank BPD Bali membidik penyaluran kredit program pemerintah sebesar Rp 2,052 triliun pada 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan realisasi 2025 yang tercatat sekitar Rp 1,795 triliun.

Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma mengatakan, kenaikan target tersebut telah dituangkan dalam Rencana Tahunan Penyaluran (RTP) yang menjadi bagian dari Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026.

“Setiap tahun memang ada penyesuaian target yang dituangkan dalam Rencana Tahunan Penyaluran (RTP), yang menjadi bagian dari Rencana Bisnis Bank (RBB). Kami tetap optimistis seluruh target tahun 2026 dapat dicapai,” kata Sudharma, dikutip Minggu, 15 Februari 2026.

Baca juga: Gandeng Kejati, Bank BPD Bali Perkuat Mitigasi Risiko Hukum Perbankan

Menurutnya, perseroan juga memastikan telah mengadaptasi teranyar melalui Permenko Nomor 1 Tahun 2026 yang secara efektif mulai diterapkan sejak awal tahun 2026 dan tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pola penyaluran kredit program yang selama ini dijalankan Bank BPD Bali.

“Perubahan kebijakan ini sudah mulai berlaku tahun 2026 dan Bank BPD Bali pada prinsipnya sudah menerapkannya. Tidak ada dampak yang terlalu besar, karena hanya ada penyesuaian klasifikasi sektor, produksi dan perdagangan berorientasi ekspor,” ujarnya.

Penyesuaian Skema KUR dan Evaluasi Ekspor

Sudharma menjelaskan, perbedaan utama dalam perubahan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Permenko Nomor 1 Tahun 2026 terletak pada mekanisme evaluasi.

Untuk sektor berorientasi ekspor, terdapat penilaian tambahan terkait jenis dan tujuan barang ekspor, sementara sektor non-ekspor tetap mengacu pada aktivitas produksi dan penjualan domestik. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai tidak menghambat penyaluran kredit program di daerah.

Asisten Deputi Pengembangan Usaha BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko RI, Dr. Gunawan Pribadi menyampaikan bahwa Permenko Nomor 1 Tahun 2026 menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola kredit program pemerintah, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya.

Baca juga: OJK Dorong KUB BPD Tingkatkan Kredit UMKM dan Ekonomi Daerah

Ia mengapresiasi kinerja Bank BPD Bali yang mampu menjaga pertumbuhan kredit, terutama pada segmen UMKM. Sepanjang 2025, kredit Bank BPD Bali tumbuh sekitar 9,5 persen, dengan porsi kredit UMKM mencapai hampir 51 persen dari total penyaluran.

“Peran perbankan daerah sangat strategis dalam mendukung program Asta Cita pemerintah, khususnya penguatan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian,” ujarnya.

Perkuat Peran Bank Daerah Dorong Ekonomi Bali

Melalui sosialisasi dan FGD, Kemenko Perekonomian berharap implementasi kebijakan kredit program 2026 berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, serta selaras dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, termasuk Bali yang mencatat pertumbuhan sekitar 5,82 persen pada 2025.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan perbankan daerah, penyaluran kredit program diharapkan mampu menjadi  motor penggerak ekonomi, menjaga stabilitas sektor usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

Editor: Yulian Saputra