Pefindo Pertahankan Peringkat idAA- bagi Bank BJB
Jakarta- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) mengaku telah menyiapkan dana sebesar Rp133 Miliar guna berpartisipasi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2018 mendatang.
Direktur Konsumer Bank BJB Fermiyanti mengatakan, keikutsertaan Bank BJB dalam program FLPP tersebut guna mendukung program pemerintah untuk mewujudkan program satu juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MDR).
“Kami untuk tahun depan menganggarkan sebesar Rp133 miliar untuk kredit KPR dalam program FLPP, dengan target membangun 1200 unit rumah,” ungkap Fermiyanti di Kantor Kementrian PUPR Jakarta, Kamis 21 Desember 2017.
Fermiyanti menambahkan, pada tahun ini Bank BJB telah merealisasikan pembiayaan perumahan sebanyak 1000 unit dengan nilai Rp100 miliar melalui FLPP tersebut.
Dirinya juga menyebut, penyaluran kredit KPR pada tahun 2018 mendatang akan fokus melalui program milik Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut.
Fermiyanti menambahkan, pihaknya akan lebih menggencarkan penyaluran pembiayaan perumahan dengan pemasaran dan sosialisasi program FLPP melalui beberapa mitra korporasi yang berkerjasama dengan BJB.
“Tahun depan kita lebih masuk ke Kredit kecil salahsatunya fokus ke FLPP tersebut. Untuk itu, strategi kita dengan merangkul mitra BJB seperti yang sudah kerjasama pembayaran payroll, itu akan lebih efektif jadi gaji bisa langsung potong,” tukas Fermiyanti.
Sebagai informasi, angka penyaluran kredit Bank BJB hingga kuartal III-2017 telah mencapai Rp70,8 triliun atau tumbuh 12% dibandingkan periode sama tahun lalu.
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More