Bank Banten Siap Melangkah Lebih Kuat Lewat KUB dengan Bank Jatim

Jakarta – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) atau Bank Banten menyambut langkah strategis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim yang resmi membeli saham perseroan senilai Rp742,82 juta pada 5 November 2025.

Aksi korporasi itu menjadi tahap awal pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara kedua bank daerah itu, sebagai bagian dari program konsolidasi perbankan nasional yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Transaksi pembelian dilakukan melalui pasar reguler (secondary market) dengan harga Rp27 per lembar saham, setara 275.119 lot atau 27.511.900 lembar saham. Dengan transaksi ini, Bank Jatim resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Banten, sekaligus membuka jalan menuju sinergi jangka panjang antar kedua bank daerah.

Baca juga: Efek Panas Konsolidasi Bank KBMI 1, Tapi OJK Jangan Main Paksa, Ya!

Menindaklanjuti langkah tersebut, Bank Banten akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 November 2025. Rapat ini akan membahas dua agenda penting, yaitu penetapan Bank Jatim sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Kedua dan Bank Induk KUB, serta pembahasan rencana aksi pemulihan perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Pembentukan KUB ini menjadi momentum penting bagi Bank Banten untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi, serta memperluas jangkauan layanan. Melalui kolaborasi dengan Bank Jatim, Bank Banten berharap dapat mempercepat transformasi digital, memperkuat likuiditas, dan memperbaiki kinerja keuangan agar semakin kompetitif di industri perbankan daerah.

“Bank Banten akan terus berbenah untuk tumbuh lebih sehat dan berdaya saing. Kami optimistis tren positif yang telah kami capai akan berlanjut, seiring dengan fokus kami dalam meningkatkan efisiensi, memperkuat permodalan, dan memperluas jangkauan nasabah,” ujar Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, kepada Infobank beberapa waktu lalu.

Kinerja keuangan Bank Banten hingga akhir September 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Laba bersih tercatat sebesar Rp10,70 miliar, tumbuh 43,34 persen dibandingkan Rp7,46 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan itu ditopang oleh penyaluran kredit yang meningkat 22,01 persen menjadi Rp4,45 triliun, serta dana pihak ketiga (DPK) yang naik 27 persen menjadi Rp6,54 triliun.

Perbaikan kualitas aset juga terlihat dari penurunan rasio kredit bermasalah (NPL gross) dari 9,86 persen menjadi 5,53 persen, sementara rasio efisiensi (CIR) membaik menjadi 85,27 persen. Total aset Bank Banten pun meningkat 24,15 persen menjadi Rp9,50 triliun, menandakan penguatan fundamental dan efektivitas strategi perbaikan internal yang dijalankan sepanjang tahun.

Hingga akhir 2025 nanti, kinerja Bank Banten diyakini akan terus menguat. Perolehan laba Bank Banten di 2025 diperkirakan akan lebih baik dari 2024.

Sebagai informasi, Bank Banten mencetak laba Rp39,33 miliar di 2024. Dan untuk NPL juga diyakini akan jauh lebih membaik, di bawah 5 persen. Sehingga secara fundamental, di sisi bisnis, Bank Banten akan semakin baik.

Baca juga: Bank Banten Kantongi Laba Rp10,70 Miliar di Kuartal III 2025, Melonjak 43,34 Persen

Lebih jauh, Muhammad Busthami menegaskan, sinergi dengan Bank Jatim bukan hanya memperkuat posisi modal dan jaringan, tapi juga membuka peluang bagi pengembangan bisnis yang lebih luas di Provinsi Banten. Menurutnya, kerja sama strategis ini akan membawa dampak positif bagi pengembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“KUB dengan Bank Jatim akan memberikan ruang sinergi di berbagai aspek, baik bisnis, teknologi, maupun sumber daya manusia. Kerja sama ini juga akan bermanfaat untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki Banten,” jelas Busthami.

Dengan bergabungnya Bank Banten dalam KUB yang dipimpin Bank Jatim, konsolidasi antarbank pembangunan daerah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan perbankan nasional, meningkatkan peran strategis bank daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat regional. (*) Ari Nugroho