Serang – PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten.
Salah satunya dengan kembali melanjutkan penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu Periode Tahun 2019 tahap I bersama Dinas Sosial Provinsi Banten, di Serang (30/4).
Pada periode 2019, BSNT Jamsosratu akan diserahkan kepada 18.932 penerima manfaat, dengan total dana Rp33,13 Miliar
“Jika kemarin sudah dilangsungkan acara penyaluran Jamsosratu Tahap I kepada 1.000 orang penerima untuk masyarakat Kota Cilegon. Hari ini dilanjutkan kembali penyaluran Jamsosratu kepada masyarakat Kota Serang sebanyak 700 orang dan 300 orang penerima manfaat yang berasal dari Kab. Serang,” jelas Direktur Bank Banten Kemal Idris.
Penyerahan Jamsosratu dilakukan secara non-tunai, masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Multiguna Provinsi Banten yang dilengkapi dengan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sehingga dapat memberikan kemudahan di segala transaksi untuk penggunanya. Hal ini guna terus menggalakan program transaksi nontunai atau cashless society dalam setiap transaksi pembayaran di kalangan masyarakat Banten.
Guna menambah kepuasan dan kenyamanan nasabah dalam menikmati layanan perbankan, Bank Banten terus mengembangkan sistem dalam kaitannya dengan pembayaran non-tunai.
“Sebagai Bank Pembangunan Daerah Banten, kami ingin terus berkontribusi dalam meningkatkan memakmurkan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Dengan ditunjuknya Bank Banten sebagai bank penyalur Jamsosratu, diharapkan kehadiran kami bisa semakin dirasakan oleh masyarakat Banten.” Tutup Kemal. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More