Ilustrasi Perbankan. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari mengatakan Himbara (Himpunan Bank-Bank Milik Negara) akan mendapat tambahan likuiditas sebesar Rp114 triliun dari Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia (BI) yang ditingkatkan menjadi 4 persen.
Angka tersebut bisa dicapai jika perbankan dapat memenuhi target dari yang ditentukan oleh BI dalam kebijakan ini.
Baca juga: Pengumuman! BI Tambah Insentif Likuiditas Perbankan, jadi Segini Besarannya
“Kalau nanti menjdi 4 persen kita mencapai target menujuj 4 persen itu, maka itung-itungan Himbara itu akan dapat tambahan likuiditas Rp114 triliun,” ujar Supari, di Hotel Kempinksi Jakarta, Rabu 13 September 2023.
Sebelumnya, Himbara telah mendapatkan likuiditas sebesar Rp104 triliun dari kebijakan KLM yang lalu. Artinya Himbara akan mendapat tambahan sebanyak Rp10 triliun.
Sementara itu, dari angka total tersebut PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan mendapat likuiditas sebesar Rp44 triliun.
“BRI dapat Rp44 triliun. Itu kan ruang bank untuk melakukan pembiayaan yang lebih luas lagi, tambah kapastias,” pungkasnya.
Baca juga: BI Jamin Kebijakan Insentif Likuiditas Tak Akan Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan berlaku sejak 1 Oktober 2023. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More