Ekonomi dan Bisnis

Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik, Indonesia Terkesan Tunduk pada Asing

Jakarta – Ekosistem kendaraan listrik yang hendak dikembangkan di Tanah Air memang tengah mendapat ‘lampu hijau’ investor dari berbagai negara. Setali tiga uang, pemerintah pun sibuk menggodok kebijakan yang sangat menguntungkan bagi investor.

Semisal, menaikan subsidi kendaraan listrik dan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang seharusnya diterapkan pada 2023, diundur menjadi tahun 2026.

Pengamat Ekonomi Energi Unversitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, pemberian kedua insentif menggiurkan tersebut terkesan pemerintah tunduk pada setiap tuntutan investor asing terhadap kendaraan listrik.

Baca juga: KADIN Desak AS Adil ke RI Soal Subsidi Nikel Kendaraan Listrik

Arah kebijakan itu juga mengindikasikan bahwa pemerintah sekedar menjadikan Indonesia sebagai pasar, bukan produsen kendaraan listrik. Pemerintah hanya fokus pada produk akhir kendaraan listrik, dengan mengabaikan pengembangan ekosistem industri dari hulu hingga hilir. 

“Pemerintah mestinya konsisten dengan pengembangan ekosistem industri melalui program hilirisasi. Sesungguhnya pemerintah sudah mengawali program hilirisasi melalui pelarangan ekspor bijih nikel dan smelterisasi untuk menghasilkan berbagai produk turunan, termasuk bahan baku produksi baterai yang menjadi komponen utama kendaran listrik,” katanya, kepada Infobanknews, Selasa, 22 Agustus 2023.

Ia mengatakan, apabila ekosistem industri kendaraan listrik sudah terbangun, pemerintah tidak perlu bertekuk-lutut dengan mengobral insentif.

Pasalnya, para investor kendaraan listrik pasti berdatangan ke Indonesia lantaran Indonesia mempunyai supply chain berbagai komponen produk yang dibutuhkan oleh Industri kendaraan listrik.

“Agar Indonesia tidak hanya dijadikan pasar kendaraan listrik, pemerintah harus memberlakukan persyaratan bagi investor kendaraan listrik, di antaranya pabrik harus di Indonesia, TKDN minimal 85%, dan komitmen alih teknologi kepada SDM Indonesia,” jelasnya.

Baca juga: Korporasi dan Pemerintah Harus jadi Pendorong Pasar Kendaraan Listrik

Menurutnya, apabila kebijakan pemerintah selalu bertekuk lutut di hadapan investor asing, setiap kebijakan pemerintah cenderung lebih menguntungkan investor sebagai produsen ketimbang rakyat sebagai konsumen kendaraan listrik. 

“Pengalaman buruk pengembangan industri kendaraan konvensional, yang menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar, akan kembali terulang. Akhirnya, momentum untuk menjadikan kendaraan listrik sebagai produk anak bangsa akan lenyap,” pungkasnya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Eastspring Investments Gandeng DBS Indonesia Terbitkan Reksa Dana Berbasis ESG

Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More

50 mins ago

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

1 hour ago

BTN Raih Sertifikat Predikat Platinum Green Building

Suasana saat penyerahan sertifikat Predikat Platinum Green Building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) Jakarta.… Read More

1 hour ago

BI Catat DPK Tumbuh 6 Persen per Oktober 2024, Ditopang Korporasi

Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2024 mencapai Rp8.460,6 triliun,… Read More

2 hours ago

Apindo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Ancam Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More

2 hours ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Ditutup Menghijau ke Level 7.195

Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Jumat, 22 November 2024, ditutup… Read More

2 hours ago