Banggar Minta Pemerintah Cari Sumber Ekonomi Baru Selain Komoditas

Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah segera bertransformasi secara ekonomi dengan mempersiapkan sumber perekonomian baru selain sektor komoditas, sebagai bantalan pertumbuhan ekonomi.

Apalagi pemerintah terikat dengan ketentuan  Undang Undang No 2 tahun 2020 tentang Perppu No 1 tahun 2020 yang mengatur batas waktu besaran defisit APBN lebih dari 3% Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berlangsung pada tahun 2022.

Setelah itu, lanjut dia, pemerintah harus kembali fokus terhadap defisit APBN yang tidak boleh melebihi dari angka 3% PDB. Maka dari itu, sambungnya, pemerintah harus mampu mendorong nilai tambah atas hasil komoditas dalam lanskap perekonomian nasional.

“Dunia telah berubah dengan cepat, inovasi teknologi telah sedemikian cepat pula. Tidak selamanya kita bertumpu pada hasil-hasil komoditas sebagai penopang pertumbuhan ekonomi seperti masa lalu,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 3 Maret 2021.

Karena itu, menurut dia, reorientasi penopang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022-2024 harus dilakukan. Caranya, yakni dengan menyiapkan exit strategy merambah sektor baru yang padat modal, teknologi sekaligus tenaga kerja untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Politisi Senior PDIP ini mengaku pemulihan ekonomi nasional harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri. Selain memaksimalkan hilirisasi produk komoditas, pemerintah juga perlu memilih industri unggulan sebagai penopang perekonomian ke depan.

“Setidaknya kita mampu mengurangi berbagai komoditas impor yang memberi kontribusi besar pada defisit transaksi berjalanan nasional,” ucapnya.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2022 ditargetkan sebesar 5,4% (rendah), 5,7% (sedang), dan 5,9% (tinggi).

Sedangkan pada tahun 2023 target pertumbuhan ekonomi 5,5% (rendah), 5,9% (sedang) dan 6,2% (tinggi). Sementara target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,5% (rendah), 6,1% (sedang) dan 6,5% (tinggi).

“Saya kira, asumsi pertumbuhan ekonomi pada rentang 2022-2024 yang dibuat sebelum pandemi Covid-19 ini masih cukup relevan untuk dijadikan acuan, terutama pada range rendah,” jelasnya.

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini menjelaskan, dengan asumsi pertumbuhan seperti itu maka investasi harus tumbuh 7,3-8,0% tiap tahunnya dalam rentang 2020-2024. Adapun saat ini, posisi investasi Indonesia tumbuh pada kisaran 5,6%.   

“Share industri pengolahan yang lebih besar 20-21,2 % dalam rentang 2020-2024, dimana proporsi share industri pengolahan ekspor non migas lebih besar daripada migas,” paparnya. (*)