Banggar DPR Tolak Pemangkasan Subsidi BBM di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Poin Penting:

• Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil.
• Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dianggap lebih rasional dengan mempertimbangkan dampak inflasi.
• Pemerintah didorong memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran agar anggaran lebih efisien.

Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan penolakannya terhadap usulan pemangkasan subsidi BBM di tengah kenaikan harga energi global. Ia menilai kebijakan tersebut berisiko membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Pernyataan itu merespons usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang sebelumnya mendorong pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak untuk menjaga defisit anggaran di tengah konflik global.

“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami enggak setuju,” kata Said saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Antara, Senin, 6 April 2026.

Baca juga: Harga BBM Subsidi Aman hingga 2026, Ini Hitung-hitungan Pemerintah

Pengurangan Subsidi BBM Dinilai Tekan Masyarakat

Menurut Said, dinamika global akibat konflik di Timur Tengah memang mendorong kenaikan harga energi internasional dan berpotensi menekan keuangan negara. Namun, ia menolak jika solusi yang diambil adalah pengurangan subsidi BBM yang berdampak langsung pada masyarakat kecil.

“Kenapa kita mengutak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diutak-atik. Jangan, dong,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan yang lebih rasional adalah melakukan penyesuaian terhadap harga BBM nonsubsidi, bukan justru mengurangi subsidi bagi masyarakat rentan.

Opsi Penyesuaian BBM Nonsubsidi

Said menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi bisa menjadi alternatif kebijakan yang lebih masuk akal, dengan tetap memperhitungkan dampaknya terhadap inflasi.

“Kalau mau diutak-atik yang sudah dijual di pasar yang harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoar-nya, inflasinya, karena begitu sekali naik, kan ke mana-mana,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap reaktif terhadap kenaikan harga minyak dunia.

“Jadi, kita lagi berhitung betul, kasih kesempatanlah, jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak,” imbuhnya.

Baca juga: Purbaya Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026

Subsidi LPG 3 Kg Harus Tepat Sasaran

Selain menolak pengurangan subsidi BBM, Said menekankan pentingnya memastikan subsidi energi lain, seperti LPG 3 kilogram, tepat sasaran.

Ia menyarankan pemerintah memperkuat validasi data penerima subsidi, termasuk melalui sistem verifikasi berulang.

“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data SEN (Sosial Ekonomi Nasional), tapi juga lakukanlah berulang kali, bolak-balik, dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilogram,” katanya.

Said meyakini, jika penyaluran subsidi tepat sasaran, maka anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif tanpa harus melakukan pengurangan subsidi BBM.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM guna menekan defisit anggaran di tengah tekanan global dan konflik geopolitik yang mendorong lonjakan harga energi. (*)

Editor: Yulian Saputra