Ilustrasi: Defisit fiskal/istimewa
Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui postur makro fiskal tahun 2024 yang akan digunakan sebagai dasar penyususnan Rancangan APBN 2024 yang diusulkan pemerintah dalam KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal).
Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan, penyusunan APBN 2024 dirancang untuk mendorong percepatan transformasi ekonomin yang inklusif dan berkelanjutan.
“Arsitektur APBN 2024 di desain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Cucun dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-28, Selasa 4 Juli 2023.
Adapun pemerintah dan banggar menyetujui pendapatan negara pada tahun 2024 11,88% -12,38% terhadap PDB dari KEM PPKF yang sebelumnya pada kisaran 11,81% – 12,38%. Pendapatan negara meliputi perpajakan, yang disepakati pada level 9,95% – 10,20% dari PDB dari sebelumnya 9,91% – 10,18%. Selain itu PNBP yang disepakati berada pada kisaran 1,92% – 2,16% dari sebelumnya 1,90% – 2,18% dan Hibah tetap di kisaran 0,01% – 0,02% dari PDB.
Selanjutnya, dari sisi belanja negara disepakati di kisaran 14,03% – 15,01% dari PDB, dari usulan sebelumnya di kisaran 13,97% – 15,01%. Belanja negara sendiri meliputi belanja pusat disepakati di kisaran 10,49% – 11,36% dari usulan KEM PPKF di kisaran10,43% – 11,37%. Sementara transfer ke daerah disepakati 3,55% – 3,65% dari usulan sebelumnya di 3,54% – 3,65%.
Untuk keseimbangan primer disepakati di kisaran 0,0035% – 0,428% dari sebelumnya 0,003% – 0,429%. Selanjutnya, target batas atas defisit disepakati tetap di 2,16% – 2,64% dari PDB. Kemudian untuk pembiayaan disepakati di 2,16% – 2,64% dari PDB, yang meliputi Utang Netto 2,46% – 3,41%, Investasi Netto di 0,3% – 0,67%, dan Rasio Utang 38,07% – 38,97%. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More