Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui asumsi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025. Keputusan ini diambil atas kesepakatan dari berbagai rapat panitia kerja (panja) dengan Kementerian Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2025 yang disepakati dalam pembicaraan pendahuluan ini akan menjadi kerangka kerja (frame work) bagi pemerintah untuk menjalankan proses pembangunan.
“Dalam rapat panja tersebut, kita menyepakati setiap target, sasaran dan kebijakan pembangunan serta catatan panja agar memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru nantinya untuk menjalankan setiap program unggulan sebagaimana yang terdapat dalam visi misi presiden terpilih,” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Kamis, 4 juli 2024.
Baca juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Pamer Kinerja APBN Era Jokowi
Said juga berharap agar kebijakan pendapatan negara bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam pembahasan panja. Dalam memenuhi harapan tersebut, diperlukan terobosan kebijakan untuk sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2025.
Kemudian juga, memastikan implementasi UU Harga Pokok Penjualan (HPP) dan reformasi perpajakan berjalan dengan efektif sehingga bisa memperbaiki sistim dan basis perpajakan.
Meski demikian, tambah Said, memang tantangannya memang tidak mudah. Sebab tengah dihadapkan dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang belum sepenuhnya kokoh.
“Apa yang saya sampaikan dapat disetujui?” kata Said.
“Setuju,” kata seluruh anggota fraksi.
Editor: Galih Pratama
Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati… Read More
Jakarta – KB Bank menjalin kemitraan dengan PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra) melalui program… Read More
Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Kamis, 19 Desember 2024, kembali… Read More
Jakarta - Per 1 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan asuransi dan… Read More
Jakarta – Meski dikabarkan mengalami serangan ramsomware, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memastikan saat ini data… Read More
Jakarta - Di tengah tantangan global yang terus meningkat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8… Read More