Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui asumsi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025. Keputusan ini diambil atas kesepakatan dari berbagai rapat panitia kerja (panja) dengan Kementerian Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2025 yang disepakati dalam pembicaraan pendahuluan ini akan menjadi kerangka kerja (frame work) bagi pemerintah untuk menjalankan proses pembangunan.
“Dalam rapat panja tersebut, kita menyepakati setiap target, sasaran dan kebijakan pembangunan serta catatan panja agar memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru nantinya untuk menjalankan setiap program unggulan sebagaimana yang terdapat dalam visi misi presiden terpilih,” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Kamis, 4 juli 2024.
Baca juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Pamer Kinerja APBN Era Jokowi
Said juga berharap agar kebijakan pendapatan negara bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam pembahasan panja. Dalam memenuhi harapan tersebut, diperlukan terobosan kebijakan untuk sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2025.
Kemudian juga, memastikan implementasi UU Harga Pokok Penjualan (HPP) dan reformasi perpajakan berjalan dengan efektif sehingga bisa memperbaiki sistim dan basis perpajakan.
Meski demikian, tambah Said, memang tantangannya memang tidak mudah. Sebab tengah dihadapkan dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang belum sepenuhnya kokoh.
“Apa yang saya sampaikan dapat disetujui?” kata Said.
“Setuju,” kata seluruh anggota fraksi.
Editor: Galih Pratama
Poin Penting BI tetap siaga memantau rupiah selama libur Lebaran, termasuk melalui pasar offshore meski… Read More
Poin Penting BI tidak lagi memberi sinyal penurunan suku bunga akibat meningkatnya risiko global dari… Read More
Kerjasama ini juga membuka ruang bagi pengembangan bisnis terutama inisiatf mendukung program pemerintah dalam pengembangan… Read More
Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperkuat pembiayaan SME syariah sebagai pilar utama pengembangan… Read More
Poin Penting PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp10.000 selama… Read More
Poin Penting Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai wacana pemotongan gaji pejabat yang… Read More