News Update

Banggar DPR: Anggaran Perlindungan Lingkungan Masih Minim

Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI yang juga Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam APBN tahun 2021 yang telah ditetapkan bersama DPR masih relatif kecil dibandingkan fungsi anggaran lain.

Dirinya mengungkapkan, alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar Rp16,73 miliar atau hanya 0,9% dari total anggaran keseluruhan. Menurutnya, di masa pandemi covid -19 saat ini seluruh alokasi anggran difokuskan pada pemulihan ekonomi.

“Meski begitu alokasi anggaran lingkungan hidup di RAPBN 2021 tersebut masih menunjukkan peningkatan 20,3% dari outlook tahun 2020 lalu,” kata Cucun melalui video conference di Jakarta, Senin 4 Januari 2021.

Cucun menambahkan, pada tahun 2020 Pemerintah telah mengalokasikan anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup senilai Rp13,9 miliar atau turun 13,6% dibandingkan tahun 2019 lantaran adanya pandemi covid-19.

Meski begitu, lanjut Cucun, pemerintah bersama DPR masih terus berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran perlindungan Lingkungan Hidup mendatang guna menjaga kehidupan hayati.

“Di masa pandemi Covid-19, memang diperlukan alokasi anggaran serta realokasi dan refocusing yang diarahkan untuk program- program penyelesaian masalah pandemi Covid-19,” tukas Cucun. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

7 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

7 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

7 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

8 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

8 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

11 hours ago