Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5.729.876 (Foto: Tangkapan layar YouTube/Ibrahim)
Poin Penting
Jakarta – Pemerintah daerah di 38 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebagai batas upah terendah yang wajib dipatuhi perusahaan. Penetapan ini menjadi gambaran nyata kesenjangan upah antardaerah di Indonesia.
Penetapan UMP 2026 mengacu pada ketentuan pengupahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Sesuai regulasi, pengumuman UMP dilakukan paling lambat 24 Desember 2025, meski hingga Kamis, 25 Desember 2025, masih ada beberapa daerah yang belum merilis nilai resminya.
Baca juga: Tok! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen, Besarannya Jadi Segini
Secara nasional, DKI Jakarta kembali menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan UMP 2026 tertinggi, yakni Rp5.729.876. Angka ini naik sekitar Rp333 ribu atau 6,17 persen dibandingkan UMP 2025.
Dominasi Jakarta diikuti sejumlah provinsi di wilayah Papua, yang secara konsisten mencatat UMP tinggi seiring tantangan geografis dan biaya hidup.
Baca juga: Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?
Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP 2026 tertinggi di Indonesia:
Baca juga: UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga
Di sisi lain, sejumlah provinsi di Pulau Jawa masih tercatat sebagai wilayah dengan UMP terendah nasional, meski mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Berikut daftar provinsi dengan UMP 2026 terendah:
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Pemerintah menerapkan WFH sehari dalam sepekan bagi ASN dan mengimbau sektor swasta untuk… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membatasi seluruh pengajuan anggaran baru demi menjaga kesehatan APBN.… Read More
Poin Penting Baleg DPR menilai penghapusan pensiun seumur hidup sebagai langkah adil dan transparan. Kebijakan… Read More
Poin Penting Libur Program MBG selama Idul Fitri memberi efisiensi anggaran negara. Distribusi terakhir MBG… Read More
Poin Penting Pemerintah dan dunia usaha menyiapkan langkah antisipasi terkait isu dumping dan tenaga kerja… Read More
Poin Penting BGN menindak pelanggaran SOP program MBG, mayoritas berupa penghentian sementara operasional. Mulai dari… Read More