News Update

Bambang Brodjonegoro Soroti Judi Online yang Pengaruhi Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Jakarta – Mantan Menteri Keuangan Indonesia (2014-2016), Bambang Brodjonegoro, membeberkan sejumlah faktor di balik pelemahan daya beli masyarakat, yang akhir-akhir ini semakin terlihat jelas.

Setidaknya ada empat faktor utama yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Faktor-faktor tersebut adalah pandemi Covid-19, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), inflasi pangan, dan judi online.

Faktor terakhir, menurut Bambang, adalah salah satu alasan utama semakin tergerusnya daya beli masyarakat, sekaligus membuat banyak orang-orang kelas menengah yang turun kelas menjadi masyarakat miskin.

“Kita harus serius mengenai dampak dari judi online. Karena, judi online ini, dalam perhatian saya, jauh lebih jahat daripada judi yang offline, judi yang biasa,” papar Bambang dalam acara Banking Mastery Forum bertajuk How to Navigate Business in Government Transition pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Baca juga: OJK Blokir Lebih dari 6.000 Rekening Terindikasi Judi Online

Judi online bisa diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga banyak orang yang bisa dengan mudah terjerumus ke dalamnya. Berbeda dengan judi offline, yang harus dikunjungi langsung oleh para penjudi, sehingga aksesnya lebih sulit.

“(Untuk) judi online, nggak perlu terbang ke Singapura dan nggak perlu pakai persiapan khusus. Bangun tidur, atau mau tidur di depan, nggak usah di depan PC lengkap, depan HP atau depan iPad, langsung bikin permainan judi,” ungkap Bambang.

Sudah banyak kasus di mana orang terjerat judi online dan merasa sulit dalam pengeluaran. Mereka merasa ketagihan bermain judi online, tidak jarang sampai mengorbankan pemasukan untuk berjudi. Akibatnya, uang mereka habis, bahkan sampai perlu dibiayai orang lain.

Bambang juga menyorot dampak judol, yang bisa menyebabkan meningkatnya kredit macet atau non-performing loan (NPL) dari penyedia jasa keuangan. Dan pada akhirnya, inilah yang menjadi alasan kenapa judi online melemahkan daya beli masyarakat.

“Saya yakin, banyak sekali orang yang awalnya dari judol, lari ke pinjol, dan lari ke NPL. Ini kan (menjadi) sebuah rangkaian,” papar Bambang.

“Saya yakin (judi online) ini turut berkontribusi terhadap daya beli yang turun. Karena, uang yang harusnya bisa dipakai untuk beli barang kebutuhan sehari-hari, barang konsumsi, akhirnya dipakai, hilang begitu saja melalui judi online tadi,” tukasnya.

Baca juga: Daya Beli Masyarakat Makin Tergerus, CSIS Minta Pemerintah Segera Lakukan Ini

Sebagai informasi, ada sejumlah indikasi yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Misal, survei Bank Indonesia (BI) pada 2019 menunjukkan, rasio pengeluaran dan simpanan terhadap pendapatan, berada di persentase 68 persen berbanding 20 persen. Namun, angka tersebut berubah pada 2024, menjadi 74 persen berbanding 17 persen.

Fenomena ini disebut sebagai makan tabungan, dan banyak terjadi di golongan masyarakat menengah ke bawah. Lebih dari itu, golongan masyarakat menengah juga perlahan turun, dari angka 23 persen pada 2018, tersisa menjadi 17 persen per 2023. (*) Mohammad Adrianto Sukarso

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

4 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

5 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

5 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

5 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

6 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

8 hours ago