Para aparatur sipil negara (ASN) sedang berbaris melaksanakan upacara. (Foto: istimewa)
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji surat usulan terkait kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS/ASN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan pihaknya masih belum mengambil keputusan apapun, namun sedang mempertimbangkan berbagai aspek terkait kenaikan gaji PNS tersebut.
“Pada intinya, kita baru saja menerima surat dari MenPAN-RB. Saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun juga tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simple simply kita naikin, apa naikin gaji gitu, tidak seperti itu,” kata Luky dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi November 2025, dikutip, Jumat, 21 November 2025.
Baca juga: Pemerintah Kaji Kenaikan Gaji PNS 2026
Anak buah Purbaya ini menjelaskan remunerasi menjadi salah satu bahan pertimbangan yang akan dibahas. Di mana hal tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi dan transformasi birokrasi.
“Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari bagian kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi, pokoknya kita kerja sama dengan MenPAN-RB. Kan renumerasi itu adalah salah satu faktornya, salah satu elemennya,” ungkapnya.
Baca juga: Uang Saku Rapat dan Pulsa untuk PNS Dihapus Mulai Tahun Depan!
Luky menyebutkan, faktor yang akan menjadi penentu keputusan kenaikan gaji ini mencakup penilaian atas kinerja dan produktivitas dari PNS, hingga pertimbangan kondisi keuangan negara atau APBN.
“Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa dan tentu saja kita juga lihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan faktor-faktor yang mungkin kita pertimbangkan tadi,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More