Bahlil Bantah Cadangan Nikel Berumur Pendek, Ini Faktanya

Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah cadangan nikel di Indonesia hanya bertahan hingga 15 tahun ke depan. Justru menurutnya, cadanan mineral tersebut masih banyak yang belum dieksplorasi dengan maksimal.

“Saat ini belum ada kajian teknis yang menyatakan bahwa cadangan nikel kita hanya bertahan hingga 15 tahun ke depan. Itu kan baru persepsi saja,” kata Bahlil usai menjadi pembicara dalam Seminar “Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik” , di Jakarta, Selasa (29/8).

Ia mengatakan, cadangan nikel milik Indonesia menjadi yang terbesar di dunia, yakni sebesar 25 persen. Indonesia sendiri baru mengeksporasi nikel secara masih  sejak tahun 2017. 

Baca juga: Faisal Basri Bantah Data Jokowi Soal Hilirisasi Nikel, Ini Fakta Sebenarnya!

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan smelter nikel yang ditargetkan mencapai 53 smelter pada 2024 mendatang.

“Banyak sumber nikel yang belum dieksplorasi. Di Papua itu masih banyak nikel. Jadi saya pikir bahwa apa yang dikhawatirkan 15 tahun itu tidak benar,” tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mayoritas cadangan nikel nasional berada di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, tepatnya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara,

Jika diakumulasikan per pulau, pada 2020 volume potensi cadangan nikel di Pulau Sulawesi mencapai 2,6 miliar ton bijih. Kemudian potensi cadangan di Pulau Maluku 1,4 miliar ton bijih, dan di Pulau Papua 60 juta ton bijih.

Ia meyakini, dengan memaksimalkan eksplorasi sumber nikel di berbagai wilayah di Tanah Air bisa menambah sebesar 30 – 40 persen nilai nikel ke depannya. 

Di Indonesia sendiri, rata-rata umur smelter nikel mencapai 10 sampai 20 tahun. Namun dengan menjaga keseimbangan produksi nikel, Indonesia bakal mengedepankan pemakaian teknologi dan energi terbarukan

Menyangkut soal perizinan smelter nikel, pihaknya tengah melakukan diskusi internal antar pemerintah. Namun untuk izin usaha pertambangan (IUP) tetap berada di Kementrian Investasi dan kajian teknis berada di Kementrian ESDM.

Baca juga: Gawat! Kebijakan Hilirisasi Nikel Ternyata Hanya Mendukung Industrialisasi China Saja

Sebagaimana diketatui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif membeberkan, sisa umur cadangan nikel Indonesia hanya tersisa 15 tahun.

“Kira-kira kalau kita hitung-hitung secara kasar 10 sampai 15 tahun,” ujar Irwandy, dikutip, Selasa (29/8).

Di lain sisi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah untuk segera  menghentikan atau moratorium pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel baru di dalam negeri. Pasalnya, cadangan bahan tambang strategis yakni nikel RI diperkirakan semakin menipis dan tidak bertahan lama. (*)

Editor: Galih Pratama