Backlog Perumahan Tembus 12,7 Juta, Menkeu Desak Perbankan Promosikan KPR Hijau

Ilustrasi. Kawasan perumahan. (Foto: istimewa)

Jakarta – Backlog perumahan di Indonesia saat ini mencapai 12,7 juta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun meminta perbankan untuk gencar melakukan promosi green mortgage atau KPR Hijau.

Melalui KPR Hijau ini akan mendorong program pembelian properti yang memenuhi standar efisiensi ramah lingkungan. “Namun, KPR Hijau belum memiliki porsi besar terhadap pembiayaan secara keseluruhan,” ujar Menkeu dalam acara ASEAN Finance Minister s and Central Bank Governors Meeting and Related Meetings, Selasa 22 Agustus 2023.

Di samping itu, lanjut Menkeu, beberapa bank di Indonesia telah mengambil inisiasi untuk menjadi pionir dalam KPR Hijau dengan berkolaborasi bersama developer perumahan yang mengadopsi prinsip berkelanjutan.

“Ini merupakan inisiatif yang bagus, jadi kita perlu mempromosikan lebih. Kolaborasi ini mengincar channel pembiayaan melalui proyek yang selaras dengan standar dan prinsip hijau,” ungkapnya.

Menurutnya, permintaan untuk perumahan terjangkau memang terus mengalami peningkatan. Namun, kata Menkeu, peningkatan jumlah rumah di Indonesia akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan, salah satunya sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK).

Hal inilah yang mendorong Menkeu untuk mengingatkan ke perbankan terkait dengan KPR Hijau. Diharapkan dengan KPR Hijau ini, emisi gas rumah kaca dapat menurun, sehingga akan memberikan dampak positif bagi lingkungan.

“Bangunan perumahan bertanggung jawab atas 17 persen emisi gas rumah kaca global dengan 5,5 persen berdampak langsung dan 11 persen tidak langsung dari properti,” ungkap Sri Mulyani.

Mekipun begitu, pemerintah mengaku akan tetap mendukung pembiayaan rumah untuk masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Melalui subsidi DP rumah, hingga menyediakan rumah susun dengan harga terjangkau. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).