Awas Kadaluarsa, Segera Urus Santunan Kecelakaan Jasa Raharja

Jakarta – PT Jasa Raharja sebagai penjamin pertama korban kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang angkutan umum, terus berkomitmen memberikan kualitas layanan dengan hasil manfaat yang terbaik. Untuk itu, pihaknya mendorong kepada masyarakat untuk segera mengurus klaim santunan kecelakaan asuransi dengan segera bila terjadi kecelakaan lalin.

Menurut Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Purwantono, Jasa Raharja telah menetapkan parameter pelayanan terkait masa jangka waktu pelayanan atau kadaluarsa klaim kecelakaan 6 bulan setelah kejadian.

“Jasa Raharja ingatkan dan ingin masyarakat lebih peduli terkait hak santunan kecelakaan yang dimiliki beserta jangka waktu pertanggungannya agar masyarakat bisa menerima manfaat dengan optimal,”  ujar Rivan, dalam keterangannya, Selasa, 1 Maret 2022.

Batas waktu pelayanan klaim santunan kecelakaan, jelas Rivan, sesuai Pasal 18 PP No. 17/1965 dan No. 18/1965 tentang hak santunan menjadi gugur atau kadaluarsa bila tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak diajukan dalam waktu 6 bulan sesudah terjadinya kecelakaan.

Selain itu, tuntutan tidak bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Perdata yang berwenang dalam waktu 6 bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan ditolak secara
tertulis Direksi Perseroan, dan hak atas ganti kerugian pertanggungan tidak direalisasi dengan
suatu penagihan kepada Perseroan atau pihak lain dalam waktu 3 bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

“Kami himbau klaim harus diajukan secepat mungkin dan diurus setelah kecelakaan lalu lintas terjadi agar korban atau ahli waris segera menerima haknya dan terhindar dari batas
kadaluarsa,” tambah Rivan.

Baca juga : Jasa Raharja : 61% Kecelakaan Terjadi Karena Human Eror

Para korban kecelakaan atau keluarganya yang belum mengetahui hak santunan Jasa Raharja, bisa  mendapatkan klaim dengan melaporkan kejadian kecelakaan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, petugas Jasa Raharja di berbagai daerah yang akan bekerja siap membantu masyarakat dalam menyelesaikan klaim santunan kecelakaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 15 & 16 Tahun 2017 santunan meninggal dunia diberikan sebesar Rp50 juta, sedangkan untuk korban yang mengalami luka luka mendapat biaya perawatan melalui pihak rumah sakit maksimal sebesar Rp20 juta serta santunan Cacat Tetap maksimal Rp50 juta dan manfaat tambahan berupa santunan P3K maksimal Rp1 juta dan penggantian biaya Ambulance maksimal Rp500 ribu. (*) Steven Widjaja