Lebih lanjut dia menambahkan, dalam penerapan redenominasi, pemerintah perlu mengeluarkan anggaran besar di tengah kondisi anggaran negara yang masih dibayangi oleh defisit. Padahal, belum lama ini BI baru saja menerbitkan uang rupiah emisi baru.
“Biayanya mahal untuk melakukan redenominasi, padahalkan kita baru saja mengeluarkan mata uang baru, nah ini otomatiskan bikin uang baru lagi kalau redenominasi. Kalo saya sih lebih banyak ke pertimbangan ekonomisnya,” tegasnya.
Baca juga: DPR Beri Sinyal Redenominasi Masuk Prolegnas Tahun Ini
Namun demikian, dirinya tetap mendukung wacana pemerintah dan BI terkait dengan penyederhanaan nominal rupiah tersebut. Menurutnya, saat ini jumlah nol dalam mata uang rupiah masih terlalu banyak, sehingga perlu disederhanakan seperti mata uang di negara lain.
“Sebenarnya kita sepakat ya pada redenominasi. Karena kan sekarang nilai tukar kita paling besar nominalnya. Kalau pertimbangan prinsip sih saya setuju karena ke depan kita harus sama lah dengan mata uang lain,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting Sun Life Indonesia menitikberatkan edukasi finansial, perluasan akses asuransi, dan inovasi layanan berbasis… Read More
Poin Penting Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyambut positif PT Sinar Mas Asuransi Syariah (SMAS)… Read More
Poin Penting Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung usai lolos fit… Read More
Poin Penting Nilai tukar rupiah menguat 0,23 persen ke level Rp16.782 per dolar AS setelah… Read More
Poin Penting Komisi XI DPR RI menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Juda… Read More
Poin Penting BTN akan mendirikan anak usaha asuransi umum (modal ±Rp250 miliar) dan multifinance (investasi… Read More