Moneter dan Fiskal

Aturan Baru Surat Berharga Komersial Cegah Risiko Krisis

Jakarta–Bank Indonesia (BI) mengaku, ada tiga ketentuan penting dalam aturan baru terkait penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial (Commercial Paper/CP) atau SBK yang dibuat untuk mencegah kembalinya terjadi krisis keuangan pada 1998 silam.

Kepala Departemen Pengembangan Pendalaman Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah di Jakarta, Senin, 11 September 2017 mengatakan, tiga ketentuan baru tersebut adalah Pertama, perdagangan dan transaksi SBK akan dicatat tanpa warkat, melainkan secara elektronik. “Tahun 1998 banyak SBK yang fiktif, makanya sekarang kami atur scriptless,” ujar Nanang.

Menurutnya, salah satu penyebab krisis keuangan pada 1998 yakni adanya Surat Berharga Komersial fiktif dan gagal bayar seperti pada Surat Berharga Komersial yang diterbitkan Garuda Indonesia, Hutama Karya, Kertas Leces, Istana Karya.

Baca juga: Pascakrisis, Ekonomi Global Berjalan Lebih Lambat

Kemudian, ketentuan yang kedua, kata Nanang, BI mewajibkan penerbit Surat Berharga Komersial yakni korporasi nonbank harus memiliki peringkat yang ekuivalen layak investasi (investment grade). “Pada 1998, belum ada ketentuan mengenai syarat peringkat ini,” ucapnya.

Lalu, ketentuan ketiga, dalam tata kelola transaksi, BI juga mewajibkan minimal pembelian SBK oleh investor sebesar Rp500 juta atau USD1 juta, atau ekuivalen dalam nominal valuta asing yang lainnya. Sedangkan penerbitan minimal nilai SBK-nya oleh korporasi sebesar Rp10 miliar atau USD1 juta atau ekuivalen dalam valuta asing lainnya. “Karena ini memang lebih untuk pendanaan wholesale funding, bukan ritel,” jelas dia.

BI baru saja menerbitkan Peraturan BI (PBI) Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK Komersial di Pasar Uang. Dengan terbitnya peraturan transaksi SBK, maka Surat Keputusan Direksi BI Nomor 28/52/KEP/DIR tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan SBK dicabut. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

33 mins ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

42 mins ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

59 mins ago

ALTO Network Proses 30 Juta Transaksi Harian, QRIS jadi Kontributor Terbesar

Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More

1 hour ago

RUPST OCBC Sepakat Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Buyback 438 Ribu Saham

Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More

4 hours ago

Konflik AS-Iran Tekan Biaya Logistik, ALFI Minta Regulasi KBLI Dievaluasi

Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More

4 hours ago