Atasi Kesenjangan, ISEI Kritisi Pemerintah Benahi Kebijakan

Jakarta– Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menilai saat ini terdapat beberapa faktor penyebab kesenjangan ekonomi yang sudah terjadi di Indonesia.

Ketua umum ISEI, Muliaman D Hadad mengungkapkan, terdapat lima hal penting yang menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi di antara daerah. Dimana kesenjangan ekonomi di daerah adalah masalah klasik di Indonesia dan harus segera dibenahi.

“Ada beberapa gap yang harus diperbaiki. Gap mengenai perbedaan opportunity, akses pada sumber daya. Akses pada kesempatan kerja dan juga konsentrasi pembangunan daerah,” ungkap Muliaman D Hadad pada press Conference sidang pleno ISEI di Kantor ISEI, Jakarta Senin 9 Oktober 2017.

Lebih lanjut Muliaman menjelaskan, kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia terus meningkat karena beberapa faktor, diantaranya pertama terkonsentrasinya Industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kedua kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Selanjutnya ketiga karena adanya kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Keempat kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wiiayah. Serta yang terakhir terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepuIauan.

Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tahun 2015 juga menunjukkan bahwa persebaran daerah tertinggal lebih banyak di Kawasan Timur Indonesia, yakni 103 kabupaten (84,43%), sementara di Kawasan Barat Indonesia mencapai 19 kabupaten (15,57%).

“Dalam menghadapi masalah semakin meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi antar individu di dalam masyarakat ini. Indonesia perlu untuk mengembangkan berbagai kebijakan yang dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas,” tutur Muliaman.

Kebijakan ini menurut dirinya adalah pengembangan layanan yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat (dalam aspek pendidikan dan kesehatan); pengembangan program-program pelatihan dan keterampilan bagi angkatan kerja; serta mengembangkan kebijakan belanja pemerintah (government spending) untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta bantuan-bantuan sosial ekonomi lainnya bagi rumahtangga yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.