Jakarta – Mantan Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Gita Wirjawan mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) dapat mencetak uang sebanyak Rp4.000 triliun untuk mengatasi persoalan ekonomi akibat dampak Covid-19.
Ia mengungkapkan, bahwa uang tersebut tidak hanya digunakan untuk memberi stimulus pada mereka yang kehilangan pendapatan akibat dampak covid-19, melainkan juga untuk restrukturisasi penyelamatan sector riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menteri perdagangan tahun 2011-2104 ini menekankan kebijakan pencetakan uang tersebut tidak akan menimbulkan inflasi karena uang yang disalurkan ke masyarakat, hanya untuk menjamin kebutuhan dasar, bukan untuk meningkatkan gaya hidup.
Kekhawatiran lain soal depresiasi rupiah melemah di hadapan mata uang lain, menurut Gita juga tak perlu, karena banyak negara kini mencetak uang untuk mencukup kebutuhan ekonomi dalam negerinya.
Dalam diskusi bertema “Menyelamatkan sektor riil dan UMKM dari pandemi” bersama Yayasan Rekat Anak Bangsa, Jumat (1/05) Gita juga menepis kekhawatiran banyak pihak adanya moral hazard dalam pencetakan uang. Yakni dengan memperketat koordinasi pusat dan daerah dalam menentukan kanalisasi penyaluran bantuan.
Gita yang kini menjabat sebagai wakil ketua pertimbangan KADIN mengapresiasi langkah pemerintah untuk penyelamatan ekonomi yang terdampak Covid-19, meski stimulus yang diberikan masih kurang. Dirinya pun berpendapat, harus ada kebijakan tidak biasa yang harus diambil pemerintah, yakni pencetakan uang.
Dirinya menilai, bahwa kebijakan pencetakan uang ini dianggap sebagai satu satu alternatif untuk mencapai likuiditas yang dibutuhkan negara. (*) Dicky F Maulana
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More