Ilustrasi: Pelayanan Bank Jateng/istimewa
Jakarta – Direktur bisnis ritel dan unit usaha syariah Bank Jateng Hana Wijaya mengatakan, masih banyak aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang belum menggunakan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank Jateng untuk membiayai pembelian rumah pertama.
“Sudah terbukti pemotongan gaji dari ASN kepada BTN yang mengambil rumah itu jumlahnya lebih dari 10 ribuan dari total ASN di Jawa tengah yang mencapai 400 ribu,” ujar Hana dalam webinar di Jakarta, Rabu 11 November 2020.
Masih banyaknya ASN di Jawa Tengah yang memilih KPR melalui Bank BTN lantaran kuatnya branding yang dilakukan oleh bank milik negara itu. Untuk itu, di tahun 2021 ini Bank Jateng mempunyai strategi untuk lebih genjar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Jawa Tengah khususnya ASN agar memanfaatkan produk-produk yang ada di Bank Jateng.
“Ini yang saya share kepada teman teman BPD coba sosialisasikan untuk menggunakan bank daerahnya sendiri yaitu bank milik Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota agar portofolio KPR di masing masing BPD bisa tumbuh,” ucapnya.
Di satu sisi, untuk menjaga pembiayaan dengan aman di tengah pandemi Bank Jateng akan memberikan pembiayaan dengan lebih selektif. Selain itu, Bank Jateng fokus bekerja sama dengan lembaga pembiayaan yang bisa memberikan back up dana seperti PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
“selama ini SMF menjadi partner yang cukup baik dalam menyediakan dana likuiditas untuk tetap konsisten ikut membiayai kepemilikan rumah baikpembiayaan KPR program pemerintah maupun yang komersial,” pungkasnya. (*) Dicky F Maulana
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026 Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More