Askrindo Incar 12.000 Asuransi Kapal Sandar di Perairan Pelindo III
Surabaya – PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo melakukan perluasan kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) tentang Asuransi kapal sandar dan Penanggulangan Polusi Minyak (Oil Pollution) bagi kapal-kapal yang bersandar di wilayah perairan Pelindo III.
Direktur Operasional Komersil Askrindo, Dwi Agus Sumarsono dalam keterangannya, di Surabaya, Rabu, 15 Agustus 2018 menjelaskan, Askrindo dan Pelindo III sebelumnya juga sudah melakukan kerja sama untuk penutupan asuransi aset milik Pelindo III beserta groupnya.
Selain itu, Askrindo juga telah mengcover Pelindo III dengan beberapa produk Askrindo antara lain, Property All Risk Insurance (PAR), Earthquake Insurance, Movable All Risk Insurance, Contractor Plant Machinery Insurance, Civil Engineering, Completed Risk Insurance, dan Marine Hull Insurance.
Baca juga: Askrindo Jajaki Pasar Asuransi ke BUMN Perkapalan dan Industri Estate
“Untuk perluasan kerjasama ini kita akan mengcover kapal kapal yang bersandar di wilayah Pelindo III dan Penanggulangan Polusi Minyak (Oil Pollution), kita menargetkan bisa mengcover sebanyak 30 persen dari total kapal yang bersandar yaitu sejumlah 9.000 hingga 12.000 kapal,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, untuk kerja sama ini, pihaknya akan menginvestasikan sistem teknologi yang terintegrasi dengan Pelindo III dan dapat langsung diakses user (pemilik kapal) yang akan masuk wilayah Pelindo III, sehingga akan mempermudah pelayanan.
“Kedepan, Askrindo juga akan menawarkan kepada Pelindo III untuk pengcoveran asuransi pembangunan serta asuransi kontainer. Tentunya kami berharap sinergi ini dapat kami tingkatkan dengan Pelindo I, II dan IV,” ucapnya. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More