Jakarta – PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo melakukan 3 (Tiga) Penandatanganan Kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten).
Kerjasama tersebut meliputi Asuransi Kredit Konsumtif, Asuransi Umum, dan Kontra Bank Garansi.
“Bank Banten kita lihat cukup agresif dan memiliki potensi yang cukup bagus, dan angka penyaluran kredit mereka juga cukup besar jadi kita berikan mereka Asuransk Kredit yang merupakan produk unggulan dari Askrindo, dan ini juga bagus untuk kita karena akan menambah premi untuk kita,” ujar Direktur Operasional Komersil Askrindo, Dwi Agus Sumarsono di Graha Askrindo Kemayoran, Kamis, 21 Desember 2017.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa menyatakan, akan terus berkomitmen menempatkan Askrindo di tempat yang special untuk Bank Banten.
Dia mengharapkan perjanjian kerjasama ini terus memberikan manfaat bagi kedua perusahaan.
“Kerjasama pertama ini nantinya akan kita kembangkan dan kita akan terus besinergi dengan Askrindo karena Askrindo merupakan perusahaan yang besar dan milik negara serta Askrindo merupakan perusahaan berpengalaman untuk menerbitkan Asuransi Kredit jadi kedepan Risiko kita akan dibackup oleh Askrindo,” ujar Fahmi.
Askrindo sendiri akan terus masuk ke semua perbankan, tidak hanya bank Himbara, Swasta maupun Bank Pembangunan Daerah.
Perjanjian kerjasama inipun diharapkan bisa menjadi win win solution, karena Askrindo mengcover penjaminan risiko Bank Banten dan Askrindo mendapatkan premi dari Bank Banten.
“Kita optimis ini akan menjadi win win solution untuk kedua perusahaan,” jelas Dwi. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More