RCEP
Jakarta – Negara-negara ASEAN sepakat untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi dalam mendorong stabilitas dan integrasi keuangan ASEAN, serta menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dalam rangka memitigasi risiko dan tantangan perekonomian pasca pandemi Covid-19, perubahan iklim, disrupsi digital dan tensi geopolitik.
Hal ini mengemuka dalam pertemuan 8th Joint Meeting of the ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) yang diselenggarakan secara virtual pada 8 April 2022 lalu.
Para perwakilan negara yang hadir turut menekankan bahwa upaya mempercepat vaksinasi merupakan prioritas utama, seiring dengan pentingnya kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pemulihan ekonomi kawasan. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan menyambut baik dan menyampaikan kesiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 dalam menyambut kehadiran delegasi pada pelaksanaan AFMGM mendatang.
Pada pertemuan AFMGM tersebut disepakati beberapa upaya prioritas dalam mendorong stabilitas dan integrasi keuangan ASEAN, antara lain:
Pertemuan Tahunan ke-8 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN kali ini mengangkat tema ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together. Pada pertemuan ini juga diperoleh pandangan dari beberapa lembaga internasional, yaitu International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Asian Development Bank (ADB), dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta dari beberapa organisasi dunia usaha, yaitu ASEAN Business Advisory Council, EU-ASEAN Business Council, dan US-ASEAN Business Council. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More