Bali – Negara Asean harus memiliki bekal untuk menghadapi dampak ketidakpastian global yang serta merta menyulut tingginya risiko ke depan. Untuk itu, pengalaman mengonfirmasi bahwa bauran kebijakan makroekonomi merupakan instrumen yang efektif untuk mencapai stabilitas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Asean.
Dalam formulasi bauran kebijakan tersebut, senantiasa harus dilakukan kalibrasi yang sesuai dengan sumber risiko yang ada, utamanya melalui koordinasi antar perancang kebijakan baik fiskal dan moneter. Hal ini penting sebagai bekal ASEAN dalam menghadapi. Demikian mengemuka dalam Gala Seminar: Enhancing Policy Calibration for Macro-Financial Resilience yang digelar Bank Indonesia (BI) di Bali.
“Kami menekankan pentingnya otoritas untuk merumuskan respons kebijakan yang pruden dan inovatif dalam rangka memitigasi risiko dari spillover effect global, sekaligus mempertahankan dukungan terhadap pemulihan ekonomi domestik yang sedang berlangsung,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dikutip 30 Maret 2023.
Perry menggarisbawahi pentingnya bauran kebijakan BI yang meliputi kebijakan moneter untuk stabilitas makroekonomi agar inflasi terjaga, kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk menunjang pertumbuhan dengan menyeimbangkan intermediasi serta ketahanan sektor keuangan dan kebijakan sistem pembayaran untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital.
“Dalam merumuskan kebijakan, kita harus berjalan bersama agar sinergis. Kita memiliki bauran kebijakan nasional. Pertama, bauran kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, bauran kebijakan memperdalam pasar finansial, reform, dan financial sector. Ketiga, digitalisasi. Keempat, akselerasi transformasi sektor riil, dan kelima ekonomi hijau dan berkelanjutan,” ungkap Perry.
Senada dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan perlu dikalibrasi seiring dinamika yang ada karena setiap tahun tantangan berbeda muncul dari sumber risiko yang beragam. Menurutnya, pandemi membawa tantangan yang luar biasa hingga setelahnya, maka diperlukan pula kebijakan yang luar biasa. Melalui koordinasi antar lembaga, dampak pandemi perlu dijaga agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.
“Hal ini diimplementasikan dengan konsolidasi bersama BI untuk rekalibrasi bauran kebijakan. Sinergi pemerintah dengan Bank Indonesia dan OJK juga terbukti dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Di Kawasan, ASEAN juga telah bersinergi, diantaranya dengan inisiatif jaring pengaman keuangan regional (Chiang Mai Initiative Multilateralization/CMIM),” tambah Menkeu. (*)
Poin Penting Bank OCBC NISP rencanakan buyback saham Rp1 miliar untuk remunerasi variabel manajemen dan… Read More
Poin Penting BGN siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik menu MBG Ramadan. Anggaran bahan baku MBG ditetapkan Rp8.000–Rp10.000 per… Read More
Poin Penting Penerimaan kepabeanan dan cukai Januari 2026 tercatat Rp22,6 triliun (6,7 persen pagu APBN),… Read More
Poin Penting Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk… Read More
Poin Penting Pemerintah gelontorkan insentif Ramadan–Lebaran Rp12,8 triliun untuk jaga daya beli dan dorong konsumsi.… Read More
Poin Penting Allo Bank membukukan laba bersih Rp574 miliar pada 2025, naik 23 persen yoy,… Read More