Asean Harus Miliki Bekal Untuk Hadapi Ketidakpastian Global

Bali – Negara Asean harus memiliki bekal untuk menghadapi dampak ketidakpastian global yang serta merta menyulut tingginya risiko ke depan. Untuk itu, pengalaman mengonfirmasi bahwa bauran kebijakan makroekonomi merupakan instrumen yang efektif untuk mencapai stabilitas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Asean.

Dalam formulasi bauran kebijakan tersebut, senantiasa harus dilakukan kalibrasi yang sesuai dengan sumber risiko yang ada, utamanya melalui koordinasi antar perancang kebijakan baik fiskal dan moneter. Hal ini penting sebagai bekal ASEAN dalam menghadapi. Demikian mengemuka dalam Gala Seminar: Enhancing Policy Calibration for Macro-Financial Resilience yang digelar Bank Indonesia (BI) di Bali.

“Kami menekankan pentingnya otoritas untuk merumuskan respons kebijakan yang pruden dan inovatif dalam rangka memitigasi risiko dari spillover effect global, sekaligus mempertahankan dukungan terhadap pemulihan ekonomi domestik yang sedang berlangsung,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dikutip 30 Maret 2023.

Perry menggarisbawahi pentingnya bauran kebijakan BI yang meliputi kebijakan moneter untuk stabilitas makroekonomi agar inflasi terjaga, kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk menunjang pertumbuhan dengan menyeimbangkan intermediasi serta ketahanan sektor keuangan dan kebijakan sistem pembayaran untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital.

“Dalam merumuskan kebijakan, kita harus berjalan bersama agar sinergis. Kita memiliki bauran kebijakan nasional. Pertama, bauran kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, bauran kebijakan memperdalam pasar finansial, reform, dan financial sector. Ketiga, digitalisasi. Keempat, akselerasi transformasi sektor riil, dan kelima ekonomi hijau dan berkelanjutan,” ungkap Perry.

Senada dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan perlu dikalibrasi seiring dinamika yang ada karena setiap tahun tantangan berbeda muncul dari sumber risiko yang beragam. Menurutnya, pandemi membawa tantangan yang luar biasa hingga setelahnya, maka diperlukan pula kebijakan yang luar biasa. Melalui koordinasi antar lembaga, dampak pandemi perlu dijaga agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

“Hal ini diimplementasikan dengan konsolidasi bersama BI untuk rekalibrasi bauran kebijakan. Sinergi pemerintah dengan Bank Indonesia dan OJK juga terbukti dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Di Kawasan, ASEAN juga telah bersinergi, diantaranya dengan inisiatif jaring pengaman keuangan regional (Chiang Mai Initiative Multilateralization/CMIM),” tambah Menkeu. (*)