Asbisindo: Sejumlah Persoalan Menghantui Bank Syariah Usai Spin Off

Jakarta – Banyak pihak yang menyatakan keberatannya terkait UU Perbankan Syariah tahun 2008, yang mengatur bahwa lembaga bank yang memiliki unit usaha syariah (UUS) harus spin off menjadi Bank Umum Syariah (BUS) paling lambat 2023. Direktur Unit Usaha Syariah Permatabank sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Herwin Bustaman adalah salah satunya.

“Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah dua model bisnis yang cocok banget di Indonesia. Dan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun model UUS ini masih diadopsi. Di Saudi masih ada model yang namanya UUS. Bahkan, kalau dilihat dari market share perbankan syariah di Saudi, 70% itu dari UUS, 30% baru dari BUS. Di Malaysia juga masih (menerapkan UUS), di UEA masih, di Bahrain masih. Itu masih diperbolehkan,” ujar Herwin, di acara Islamic Finance Summit 2022 yang digelar Infobank bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), di The Stones Hotel, Legian Bali, Kamis, 22 September 2022.

Menurutnya, sejumlah permasalahan menghantui UUS yang tetap bertekad melakukan spin off. Permasalahan itu antara lain permodalan yang tidak memadai. Hal ini akan menyebabkan minimnya kontribusi layanan perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan riset, bank-bank syariah yang modalnya di bawah USD3 miliar hanya berebut nasabah saja, dan tak akan memperbesar bisnis dari bank syariah itu sendiri.

“Salah satu riset dari profesor di Malaysia menunjukkan kalau size ekonomi dari suatu bank itu di bawah USD3 miliar, kontribusi ke ekonominya itu bisa dibilang tidak ada, karena dia hanya berjuang untuk bisa survive aja. Apalagi profesor ini melakukan sampling di 12 negara, 250 responden, di sana menunjukkan bahwa bank-bank syariah yang dibawah USD3 miliar tadi kebanyakan hanya rebutan nasabah saja, dan malah menyebabkan penurunan kualitas maupun kuantitas dari layanan perbankan syariah itu sendiri,” tuturnya.

Herwin kemudian mengungkapkan bahwa masih banyak sekali pelaku industri atau masyarakat Indonesia yang belum memanfaatkan layanan perbankan syariah. Padahal Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki pesaing yang relatif tidak banyak atau less sophisticated, serta industri halalnya yang hampir mencapai nilai Rp4.500 triliun di pasar lokal.

“Ini kan dapat memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi ‘The Global Sharia Economy Hub’. Dari riil sektor sendiri itu ada Rp3.000 triliun, jadi kalau yang riil sektornya ini pake perbankan syariah, otomatis paling tidak perbankan syariah itu sudah Rp3.500 triliun. Sekarang baru Rp600 triliun. Jadi, masih banyak sekali industri halal ini yang belum menggunakan perbankan syariah,” tegasnya.

“Kita masih punya banyak tantangan dalam mengembangkan industri perbankan syariah ini. Mulai dari market share kita yang masih kecil, perbankan cuman 7,2%, takaful 2,7%, multifinance turun terus sekarang tinggal 4,7%. Yang besar itu cuman sukuk karena ini memang kebanyakan sukuk negara, dia hampir 10%. Belum lagi tingkat inklusi dan literasi yang masih rendah dibandingkan bank umum konvensional. Level literasi keuangan syariah pada 2016 kita di level 11%. Di 2019, kita malah turun ke 9,1%, karena sedikit sekali bank-bank syariah yang beriklan,” pungkasnya. (*) Steven Widjaja