Internasional

AS Harus Naikkan Plafon Utang untuk Hindari Gagal Bayar

Jakarta – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengumumkan, pemerintah AS akan kehabisan dana untuk membayar pengeluaran pada 5 Juni 2023 yang berpotensi memicu kondisi gagal bayar. 

Kecuali kata dia, gagal bayar bisa dihindari apabila Kongres sepakat menaikan plafon utang yang saat ini mencapai $31,4 triliun.

Pengumuman Yellen tersebut memberi sedikit tambahan waktu bagi Presiden Joe Biden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kevin McCarthy untuk mencapai kesepakatan kenaikan plafon utang. 

Sebelumnya, Departemen Keuangan menyatakan bahwa kesepakatan plafon utang harus sudah dicapai paling tidak pada 1 Juni 2023.

Patrick McHendry, salah satu juru runding Partai Republik, mengatakan mereka bisa memenuhi tenggat 5 Juni 2023.

“Kami belum selesai, tapi kami dalam kondisi bisa memenuhi (tenggat) ini dan kami harus menghasilkan ketentuan-ketentuan yang berat,” kata McHendry kepada para wartawan seperti dilansir VOA Indonesia, Sabtu (27/5/2023).

Gedung Putih sendiri belum mengeluarkan pernyataan mengenai pembicaraan tersebut. Namun, seorang pejabat administrasi yang memberi pengarahan kepada mereka mengatakan bahwa pembicaraan tentang plafon utang itu bisa berlanjut hingga akhir pekan.

Di sisi lain, kegagalan Kongres untuk menaikkan plafon utang sebelum 5 Juni 2023 bisa memicu kondisi gagal bayar yang mengguncang pasar keuangan dan menjerumuskan AS ke jurang resesi yang dalam.

Indeks-indeks saham utama Wall Street menguat pada Jumat (26/5) ditopang harapan para investors terkait kemajuan dalam negosiasi plafon utang. 

Perpanjangan selama dua tahun artinya Kongres tidak perlu membahas plafon utang lagi sampai sesudah pemilihan presiden 2024.

Sejumlah lembaga pemeringkat utang mengatakan mereka sedang mengkaji kemungkinan menurunkan peringkat utang AS. Hal itu akan menaikkan biaya-biaya peminjaman dan melemahkan posisi AS sebagai tulang punggung sistem keuangan global.(*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Meluruskan Penegakan Hukum Tipikor di Sektor Perbankan yang Sering “Bengkok”

Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More

40 mins ago

Prospek Saham 2026 Positif, Mirae Asset Proyeksikan IHSG 10.500

Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More

9 hours ago

Pembiayaan Emas Bank Muamalat melonjak 33 kali lipat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More

10 hours ago

Rosan Mau Geber Hilirisasi Kelapa Sawit dan Bauksit di 2026

Poin Penting Realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen yoy dan menyumbang… Read More

11 hours ago

Avrist General Insurance Resmikan Kantor Baru, Bidik Pertumbuhan Dua Digit 2026

Poin Penting Avrist pindah kantor pusat ke Wisma 46 untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Target pertumbuhan… Read More

12 hours ago

Dana Pemerintah di Himbara Minim Dampak, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Poin Penting Penempatan dana Rp276 triliun di bank pelat merah dinilai tidak signifikan mendorong perekonomian,… Read More

12 hours ago