Jakarta – Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, menyatakan bahwa pemerintah AS akan mencapai batas pinjaman yang diatur undang-undang pada Selasa, 21 Januari 2025. Untuk mencegah pelanggaran batas utang tersebut yang dapat memicu bencana gagal bayar, pemerintah akan menerapkan sejumlah langkah strategis.
Dalam surat yang dikirim kepada para pemimpin Kongres pada Jumat, 17 Januari 2025, Yellen menyebutkan bahwa Departemen Keuangan akan memulai tindakan luar biasa mulai 21 Januari 2025.
Baca juga : Usai BI Pangkas Suku Bunga, Aliran Modal Asing Keluar RI Rp9,57 T di Pekan Ketiga 2025
Surat tersebut disampaikan hanya tiga hari sebelum pemerintahan Presiden Joe Biden menyerahkan kendali kepada Presiden terpilih Donald Trump dan timnya.
Tindakan Luar Biasa
Yellen menjelaskan, periode waktu pelaksanaan tindakan luar biasa sangat bergantung pada sejumlah ketidakpastian, termasuk tantangan dalam memperkirakan pembayaran dan penerimaan pemerintah AS dalam beberapa bulan mendatang.
“Periode waktu di mana tindakan luar biasa dapat berlangsung bergantung pada ketidakpastian yang besar, termasuk tantangan dalam memperkirakan pembayaran dan penerimaan Pemerintah Amerika beberapa bulan ke depan,” kata Yellen dalam suratnya, dinukil VOA Indonesia, Sabtu, 18 Januari 2025.
Menurutnya, Departemen Keuangan akan menangguhkan investasi-investasi pada dana pensiun dan disabilitas pegawai negeri yang tidak diperlukan untuk segera membayar tunjangan.
Baca juga : Analis Sebut Pemangkasan Suku Bunga BI Berikan Dampak Positif ke Perbankan
Yellen menambahkan, berdasarkan proyeksi, batas utang akan tercapai antara 14 hingga 23 Januari 2025. Hal ini terjadi setelah Kongres gagal menyepakati perpanjangan atau pencabutan permanen batas tersebut dalam kesepakatan anggaran akhir tahun.
Desakan Trump dan Risiko Gagal Bayar
Presiden terpilih Donald Trump telah mendesak anggota parlemen untuk segera memperpanjang atau mencabut batas utang. Trump juga mengkritik keputusan politik pada tahun 2023 yang menyebabkan ketegangan anggaran sebagai “salah satu keputusan paling bodoh selama bertahun-tahun.”
Berdasarkan kesepakatan anggaran 2023, Kongres menangguhkan pagu utang hingga 1 Januari 2025. Departemen Keuangan masih mampu memenuhi kewajiban pembayarannya untuk beberapa bulan mendatang. Namun, Kongres harus segera mengatasi masalah ini untuk mencegah kegagalan pembayaran (default).
Kegagalan bertindak akan menghalangi Departemen Keuangan untuk membayar utangnya, yang dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi global yang serius. (*)
