Jakarta – Amerika Serikat (AS) menunjukkan sinyal akan meninggalkan Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia dengan memperkecil pemberian bantuan senjata perang.
Hal ini menyusul Kongres Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang menyepakati rancangan undang-undang (RUU) yang menangguhkan bantuan baru kepada Ukraina.
Baca juga: Biden Desak Kongres AS Setujui Bantuan untuk Ukraina, Segini Nilainya
Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy disebut akan mengajukan bantuan ke Ukraina secara terpisah saat pemungutan suara minggu depan. Meski begitu, belum jelas berapa jumlah bantuan dari AS yang akan diguyur ke Ukraina.
“Saya akan memastikan bahwa senjata-senjata tersebut disediakan untuk Ukraina. Namun, mereka tak akan mendapat paket besar jika perbatasan tidak aman,” kata McCarthy saat wawancara dengan CBS News.
Sebagaimana diketahui, AS sendiri rajin memberikan bantuan senjata perang kepada Ukraina sebagai bentuk dukungan serangan balasan ke Rusia. Pada Juni 2023 lalu, AS mengucurkan dana senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,49 triliun.
Baca juga: NATO Berencana Ekspansi ke Asia Pasifik, Ini Tanggapan Putin
Bantuan tersebut tersebut termasuk kendaraan lapis baja, amunisi presisi, hingga peralatan pembersih ranjau. Termasuk persenjataan 30 kendaraan tempur Bradley dan 25 pengangkut personel Stryker.
Di lain sisi, anggota DPR AS ‘mengecam’ pemberian bantuan kepada Ukraina di saat kebutuhan belanja AS di luar negeri mencapai pada rekor tertinggi di tengah inflasi.
Selain itu, masyarakat AS juga mulai lelah dengan konflik perang Ukraina-Rusia yang telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun. (*)
Poin Penting Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan gugatan class action menyusul kembali terjadinya… Read More
Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp1,68 triliun pada Januari 2026, naik 3,45 persen yoy… Read More
Poin Penting IHSG ditutup naik ke level 8.322,22 pada 25 Februari 2026, dengan 336 saham… Read More
Poin penting PT Asuransi Tri Pakarta memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi PT Asuransi Tri Pakarta… Read More
Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More
Poin Penting Mendes mengusulkan penghentian izin baru minimarket di desa untuk melindungi usaha rakyat dan… Read More