Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menetapkan Komisaris Utama BNI yang baru.
Pemegang saham menyetujui dan mengangkat Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia Profesor Dr Ari Kuncoro sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Ari Kuncoro sendiri menggantikan Komisaris Utama Perseroan sebelumnya, yaitu Hartadi A Sarwono.
“Kalau bicara domain, tentu ini domainnya pemegang saham. Namun dengan melihat CV-nya tentu sangat pantas,” kata Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni di Jakarta, Kamis, 2 November 2017.
Dengan keputusan RUPSLB ini maka susunan lengkap Dewan Komisaris Perseroan menjadi:
Ari Kuncoro sebagai Komisaris Utama; Wakil Komisaris Utama Wahyu Kuncoro; Revrisond Baswir, Pataniari Siahaan dan Ahmad Fikri Assegafo Komisaris Independen; Bistok Simbolon, Joni Swastanto, Marwanto Harjowiryono Komisaris.
Adapun susunan lengkap Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Achmad Baiquni Direktur Utama,
Herry Sidharta Wakil Direktur Utama,
Catur Budi Harto Direktur Bisnis Kecil & Jaringan,
Rico Rizal Budidarmo Direktur Keuangan & Risiko Kredit,
Putrama Wahju Setyawan Direktur Bisnis Menengah,
Anggoro Eko Cahyo Direktur Bisnis Konsumer,
Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan,
Bob Tyasika Ananta Direktur Perencanaan & Operasional,
Imam Budi Sarjito Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan,
Panji Irawan Direktur Tresuri & lntemasional (*)
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More