Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menetapkan Komisaris Utama BNI yang baru.
Pemegang saham menyetujui dan mengangkat Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia Profesor Dr Ari Kuncoro sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Ari Kuncoro sendiri menggantikan Komisaris Utama Perseroan sebelumnya, yaitu Hartadi A Sarwono.
“Kalau bicara domain, tentu ini domainnya pemegang saham. Namun dengan melihat CV-nya tentu sangat pantas,” kata Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni di Jakarta, Kamis, 2 November 2017.
Dengan keputusan RUPSLB ini maka susunan lengkap Dewan Komisaris Perseroan menjadi:
Ari Kuncoro sebagai Komisaris Utama; Wakil Komisaris Utama Wahyu Kuncoro; Revrisond Baswir, Pataniari Siahaan dan Ahmad Fikri Assegafo Komisaris Independen; Bistok Simbolon, Joni Swastanto, Marwanto Harjowiryono Komisaris.
Adapun susunan lengkap Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Achmad Baiquni Direktur Utama,
Herry Sidharta Wakil Direktur Utama,
Catur Budi Harto Direktur Bisnis Kecil & Jaringan,
Rico Rizal Budidarmo Direktur Keuangan & Risiko Kredit,
Putrama Wahju Setyawan Direktur Bisnis Menengah,
Anggoro Eko Cahyo Direktur Bisnis Konsumer,
Adi Sulistyowati Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan,
Bob Tyasika Ananta Direktur Perencanaan & Operasional,
Imam Budi Sarjito Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan,
Panji Irawan Direktur Tresuri & lntemasional (*)
Poin Penting AXA Mandiri mencatat pendapatan premi Rp10 triliun pada 2025, dengan produk unitlink menyumbang… Read More
Poin Penting Ancaman siber terus meningkat dan menyasar seluruh jenis bank, termasuk bank digital. Amar… Read More
Poin Penting Dedi Mulyadi ajukan pinjaman daerah Rp2 triliun akibat kapasitas fiskal Jabar turun hampir… Read More
Poin Penting Bank Panin mencatatkan laba bersih Rp2,87 triliun, naik tipis 0,13 persen yoy, ditopang… Read More
Poin Penting BNI siapkan uang tunai Rp23,97 triliun untuk kebutuhan transaksi Ramadan dan Lebaran 2026… Read More
Poin Penting DJP mencatat penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun hingga Januari 2026, didominasi… Read More