Jakarta – Untuk terus melakukan kegiatan pembiayaan di masa sulit akibat pandemi Covid-19, pelaku industri multifinance mengharapkan dukungan likuiditas dari perbankan. Sumber pendanaan bagi industri pembiayaan sekitar 80% berasal dari pinjaman perbankan.
“Soal likuiditas, industri kami sudah besar. Kami butuh kepercayaan dari perbankan. Dengan bantuan dukungan likuiditas dari perbankan, kami percaya bisa melewati masa sulit sekarang ini. Kita sangat membutuhkan likuiditas,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno pada acara webinar Infobank Navigating Finance Companies During Credit Restructuring “How do Banks Continue To Support Multifinance”, Kamis, 27 Agustus 2020.
Terdapat tiga bentuk pinjaman multifinance dari bank mulai dari channeling, joint financing dan kredit executing. Data OJK menunjukkan, per Juni 2020, total pendanaan yang diraih industri multifinance sebear Rp267,47 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp243,30 berasal dari pinjaman bank dalam dan luar negeri.
“Perusahaan pembiayaan ini kan ada skalanya besar, ada yang kecil. Yang sangat sulit mendapat kepercayaan perbankan yang skala menengah kecil. Bila mereka ini dibiarkan kesulitan dan tidak mendapat pinjaman, ekosistem bisa terganggu. Kita harus tetap bantu mereka. Tapi di lain sisi kita minta mereka juga menjalankan usahanya dengan tata kelola yang baik,” imbuhnya.
Tingkat kepercayaan perbankan kepada industri multifinance memang sempat luntur akibat sejumlah kasus double pledging ataupun pelanggaran GCG yang terjadi berapa tahun belakangan. Dan untuk memulihkan kepercayaan perbankan, APPI melakukan sejumlah langkah, termasuk membangun asset registry. Pusat data tersebut menyimpan data-data seperti nomor rangka, nomor mesin kendaraan yang sedang dibiayai, sehingga akan segera terlacak bila ada double pledging. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More