Menko Darmin: Rupiah Berpeluang Menguat Asal Tekanan Global Mereda
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola dengan cermat dan penuh kehati-hatian, termasuk dalam hal pembiayaan.
“Kalau meminjam untuk sesuatu yang produktif itu pada dasarnya oke, kecuali yang produktifnya enggak benar, tapi ini kan benar,” ujar Darmin seperti dikutip dari laman Kemenkeu, di Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2017.
Hal produktif yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Dalam tiga tahun pemerintahan, kata dia, sudah terbangun sekitar 2.623 km jalan baru, yang terdiri dari jalan nasional dan jalan tol.
Baca juga : Jokowi Minta APBN 2018 Fokus Atasi Kemiskinan
Selain itu, pemerintah juga sudah membangun jaringan irigasi baru yang luasnya 1 juta hektar, serta membangun 30.000 meter jembatan, meningkatkan akses air bersih, sanitasi dan persampahan, dan juga akses perbaikan kawasan permukiman.
Menurutnya, saat ini pemerintah juga tengah melakukan pembangunan 65 bendungan, dimana 49 bangun baru dan 16 sisanya merupakan bangunan terusan yang sudah ada. “Kalau dihitung infrastruktur yang dibangun saja sudah banyak sekali,” ucapnya.
Dia memastikan, efek dari program dan kebijakan pembangunan bukan sementara, namun akan terasa dalam jangka menengah panjang. “Jadi, sudah ngitung-ngitung keseimbangan, namanya membangun sesuatu yang produktif itu jangka panjang,” tutupnya. (*)
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More
Poin Penting Bank Mandiri sediakan berbuka puasa di Menara Mandiri lewat Livin’ by Mandiri. Program… Read More
Poin Penting Bank OCBC NISP rencanakan buyback saham Rp1 miliar untuk remunerasi variabel manajemen dan… Read More
Poin Penting BGN siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik menu MBG Ramadan. Anggaran bahan baku MBG ditetapkan Rp8.000–Rp10.000 per… Read More
Poin Penting Penerimaan kepabeanan dan cukai Januari 2026 tercatat Rp22,6 triliun (6,7 persen pagu APBN),… Read More
Poin Penting Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk… Read More