Jakarta – Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menilai, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mencapai Rp2.000 triliun, namun perekonomian nasional dianggap belum mengangkat kesejahteraan rakyat.
Adanya kondisi tersebut, kata dia, pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya agar APBN yang mencapai Rp2.000 triliun itu bisa mengurangi angka kemiskinan.
“Dari jumlah yang banyak tadi kok tidak nendang, rakyat miskin masih gigit jari,” ujar Mardiasmo, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 4 April 2017.
Sejauh ini, pemerintah sudah mengakselerasi dari sisi fiskal. Di mana, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus menggenjot fiskalnya melalui program Tax Amnesty. Sedangkan belanja pemerintah difokuskan pada sektor infrastruktur.
“Presiden memerintahkan tahun depan belanja barang flat kalau bisa kurang. Semua harus belanja infrastruktur yang langsung ada hasil,” ucap Mardiasmo.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah membutuhkan kerja sama dari para ekonom untuk mencari solusi dan celah, sektor mana saja yang perlu diperbaiki. “Kuncinya sinergi. Pertama, pusat dan daerah. Kedua, sinergi seluruh sektor moneter, fiskal, dan pelaku ekonomi,” tutupnya. (*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More