Jakarta – Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menilai, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mencapai Rp2.000 triliun, namun perekonomian nasional dianggap belum mengangkat kesejahteraan rakyat.
Adanya kondisi tersebut, kata dia, pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya agar APBN yang mencapai Rp2.000 triliun itu bisa mengurangi angka kemiskinan.
“Dari jumlah yang banyak tadi kok tidak nendang, rakyat miskin masih gigit jari,” ujar Mardiasmo, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 4 April 2017.
Sejauh ini, pemerintah sudah mengakselerasi dari sisi fiskal. Di mana, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus menggenjot fiskalnya melalui program Tax Amnesty. Sedangkan belanja pemerintah difokuskan pada sektor infrastruktur.
“Presiden memerintahkan tahun depan belanja barang flat kalau bisa kurang. Semua harus belanja infrastruktur yang langsung ada hasil,” ucap Mardiasmo.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah membutuhkan kerja sama dari para ekonom untuk mencari solusi dan celah, sektor mana saja yang perlu diperbaiki. “Kuncinya sinergi. Pertama, pusat dan daerah. Kedua, sinergi seluruh sektor moneter, fiskal, dan pelaku ekonomi,” tutupnya. (*)
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More