Jakarta – Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menilai, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mencapai Rp2.000 triliun, namun perekonomian nasional dianggap belum mengangkat kesejahteraan rakyat.
Adanya kondisi tersebut, kata dia, pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya agar APBN yang mencapai Rp2.000 triliun itu bisa mengurangi angka kemiskinan.
“Dari jumlah yang banyak tadi kok tidak nendang, rakyat miskin masih gigit jari,” ujar Mardiasmo, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 4 April 2017.
Sejauh ini, pemerintah sudah mengakselerasi dari sisi fiskal. Di mana, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus menggenjot fiskalnya melalui program Tax Amnesty. Sedangkan belanja pemerintah difokuskan pada sektor infrastruktur.
“Presiden memerintahkan tahun depan belanja barang flat kalau bisa kurang. Semua harus belanja infrastruktur yang langsung ada hasil,” ucap Mardiasmo.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah membutuhkan kerja sama dari para ekonom untuk mencari solusi dan celah, sektor mana saja yang perlu diperbaiki. “Kuncinya sinergi. Pertama, pusat dan daerah. Kedua, sinergi seluruh sektor moneter, fiskal, dan pelaku ekonomi,” tutupnya. (*)
Poin Penting OJK memproyeksikan kredit perbankan 2026 tumbuh 10–12 persen, lebih tinggi dibanding target 2025… Read More
Poin Penting Kekerasan debt collector dan maraknya jual beli kendaraan STNK only menggerus kepercayaan publik,… Read More
Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More
Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More
Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More