DJP: APBN Bergantung Pada Penerimaan Pajak

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara saat ini sangat bergantung pada penerimaan pajak.

Karenanya,  Direktur Perpajakan Internasional DJP, John Hutagaol mengingatkan agar para pengusaha maupun orang pribadi dapat melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak. Hal ini bertujuan agar kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetap sehat.

John juga berharap bahwa wajib pajak (WP) dapat ikut serta dalam program tax amnesty (pengampunan pajak) yang saat ini memasuki periode kedua.

“Penerimaan pajak kita sangat besar kontribusinya terhadap APBN kita. Kalo pajak kita terganggu maka APBN kita juga pasti akan mengalami gangguan,” ujar John dalam forum yang diselenggarakan MarkPlus Inc, di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2016.

Kendati demikian, kata dia, dalam memaksimalkan penerimaan pajak negara, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau melaporkan pajaknya. Diharapkan, dengan kesadaran wajib pajak maka ke depannya penerimaan pajak akan maksimal dan mendorong kesehatan anggaran pemerintah.

(Baca juga : Kadin : Tingkatkan Sosialisasi Tax Amnesty Tahap II)

“Nah penerimaan pajak ini tergantung pada kita sendiri, inikan untuk pembangunan nasional. Setiap WNI punya dua kewajiban, pertama bela negara, kedua bayar pajak. Zaman seperti ini bayar pajak itu merupakan hal penting,” ucap John.

Namun begitu, lanjut dia, sejauh ini pemerintah menganggap bahwa program pemerintah terkait tax amnesty hingga periode pertama ini dianggap telah berhasil atau sesuai dengan harapan pemerintah.

Total pencapaian deklarasi hingga batas akhir tahap pertama program tax amnesty mencapai Rp3.621 triliun, yang terdiri atas Rp2.533 triliun deklarasi harta dalam negeri, dan Rp951 triliun deklarasi harta di luar negeri. Sedangkan total dana repatriasi mencapai Rp137 triliun, dan total uang tebusan sebesar Rp97,2 triliun. (*)