News Update

APBD Paling Banyak Menganggur, Ini Kata Ahok

Jakarta–Peringatan Presiden Joko Widodo pada pemerintah daerah yang belum banyak menyerap anggaran ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok mengatakan, realisasi anggaran masih banyak yang belum terserap karena banyak proyek infrastruktur yang masih dalam proses.

“Itu ada uang yang belum kita keluarkan itu karena memang proyek kan kalau belum jadi belum bayar,” kata Ahok di Jakarta, Kamis, 4 Agustus 2016.

Selain itu, Ahok mengatakan, provinsi DKI Jakarta tidak memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), berbeda dengan daerah lain yang memperoleh DAU. Menurutnya, penyerapan anggaran di pemerintah provinsi DKI Jakarta juga sudah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, sekira 70%. Hingga akhir tahun ia memperkirakan penyerapan anggaran bisa mencapai 90%.

“DKI itu enggak punya DAU itu bedanya, yang dikritik itu kan yang dapet DAU ditransfer enggak dipakai. Kami DKI itu enggak dikasih DAU,” tambahnya.

Dia sendiri mengusulkan pada Menteri Keuangan untuk mengatur arus kas, dengan mentransfer anggaran pada April sehingga uang negara bisa digunakan oleh daerah lain terlebih dahulu.

“Pajak kita kan enggak langsung masuk. Supaya arus kas menteri keuangannya enak diatur, DKI mungkin enggak usah disetor duluan,” tambah Ahok.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengungkap daerah-daerah tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota yang masih memiiliki dana mengendap tinggi di bank. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan posisi dana mengendap tertinggi yaitu Rp13,95 Triliun.

Presiden mengatakan, jika pemerintah-pemerintah daerah tersebut tidak segera merealisasikan anggaran sesuai ketentuan maka Dana Alokasi Umumnya akan dikonversi ke SBN.

“Sesuai yang saya sampaikan tahun lalu, bahwa nanti kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten/ kota sudah kita terbitkan surat utang, kalau masih gede seperti ini ya surat utang akan tambah banyak. Kita mulai manajemen yang ketat, dengan kondisi global yang msh belum baik kita harus seperti ini,” kata Jokowi. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Paulus Yoga

Recent Posts

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

8 hours ago

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More

9 hours ago

CIMB Niaga Raih Penghargaan Most Trusted Financial Brand Awards 2026

Pada ajang tersebut, CIMB Niaga meraih tiga penghargaan, masing-masing pada kategori Produk Wealth Management untuk… Read More

12 hours ago

Konsistensi Fundamental, Tugu Insurance Catat Laba Rp711 Miliar di 2025

Poin Penting Tugu Insurance mencatat laba Rp711,06 miliar di 2025, meningkat dari Rp401,57 miliar (restated).… Read More

15 hours ago

ICEx Resmi Meluncur, Bangun Infrastruktur Bursa Kripto RI Berstandar Global

Poin Penting ICEx resmi diluncurkan sebagai platform infrastruktur aset kripto berstandar institusional, didukung modal USD70… Read More

20 hours ago

Melonjak 96 Persen, Transaksi di ICDX Tembus Rp12.477 T pada Kuartal I 2026

Poin Penting Notional value transaksi ICDX mencapai Rp12.477 triliun pada kuartal I 2026, melonjak 96%… Read More

20 hours ago