Jakarta–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku belum menerima usulan rencana pembangunan apartemen DPR yang masuk dalam rencana penataan kawasan parlemen. Di mana DPR meminta kenaikan anggaran menjadi Rp5,7 triliun pada tahun anggaran 2018 atau naik 34 persen dari anggaran parlemen tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp4,26 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017. Belum diterimanya usulan mengenai pembangunan apartemen bagi anggota DPR-RI, maka Kementerian PUPR pun tidak akan bergerak untuk merealisasikan keinginan tersebut, dan masih menunggu dari pihak DPR.
“Saya belum ada permintaan resmi. Saya sudah ditelelpon Ketua BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR, tapi resmi belum. Jadi saya belum bisa bertindak. Mesti ada surat resmi,” ujar Basuki.
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, bahwa setiap pembangunan yang diusulkan oleh setiap kementerian maupun lembaga harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PUPR. Apabila tidak ada rekomendasi, maka pembangunan tersebut pun tidak bisa di eksekusi. Hal ini sejalan dengan Kementerian PUPR sebagai regulator di bidang pembangunan gedung maupun infrastruktur.
“Itu tidak bisa kalau tidak ada rekomendasi PU. Misalnya untuk multiyears kontrak, tidak bisa jalan. Teknisnya juga harus direkomendasikan,” tegas Basuki.
Sebagai informasi, selain gedung baru, renovasi parlemen mencakup pembangunan alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, hingga integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Para anggota parlemen pun menilai kenaikan anggaran DPR dianggap sudah seharusnya dilanjutkan dengan pembangunan gedung baru untuk anggota dewan yang masuk rencana penataan kawasan parlemen. Pembangunan gedung baru DPR-RI juga sejalan dengan jumlah anggota parlemen yang saat ini sudah menumpuk atau tidak ada tempat lagi untuk digunakan sebagai ruangan kerja. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More