News Update

Apartemen dan Gedung DPR Perlu Rekomendasi PUPR

Jakarta–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku belum menerima usulan rencana pembangunan apartemen DPR yang masuk dalam rencana penataan kawasan parlemen. Di mana DPR meminta kenaikan anggaran menjadi Rp5,7 triliun pada tahun anggaran 2018 atau naik 34 persen dari anggaran parlemen tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp4,26 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017. Belum diterimanya usulan mengenai pembangunan apartemen bagi anggota DPR-RI, maka Kementerian PUPR pun tidak akan bergerak untuk merealisasikan keinginan tersebut, dan masih menunggu dari pihak DPR.

“Saya belum ada permintaan resmi. Saya sudah ditelelpon Ketua BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR, tapi resmi belum. Jadi saya belum bisa bertindak. Mesti ada surat resmi,” ujar Basuki.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, bahwa setiap pembangunan yang diusulkan oleh setiap kementerian maupun lembaga harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PUPR. Apabila tidak ada rekomendasi, maka pembangunan tersebut pun tidak bisa di eksekusi. Hal ini sejalan dengan Kementerian PUPR sebagai regulator di bidang pembangunan gedung maupun infrastruktur.

“Itu tidak bisa kalau tidak ada rekomendasi PU. Misalnya untuk multiyears kontrak, tidak bisa jalan. Teknisnya juga harus direkomendasikan,” tegas Basuki.

Sebagai informasi, selain gedung baru, renovasi parlemen mencakup pembangunan alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, hingga integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Para anggota parlemen pun menilai kenaikan anggaran DPR dianggap sudah seharusnya dilanjutkan dengan pembangunan gedung baru untuk anggota dewan yang masuk rencana penataan kawasan parlemen. Pembangunan gedung baru DPR-RI juga sejalan dengan jumlah anggota parlemen yang saat ini sudah menumpuk atau tidak ada tempat lagi untuk digunakan sebagai ruangan kerja. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Proteksi Pemudik 2026, BRI Life Andalkan Produk Asuransi Digital MODI

Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More

22 mins ago

BI Borong SBN Rp86,16 Triliun hingga Maret 2026, Buat Apa?

Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More

2 hours ago

BI Tegaskan Beli Tunai Dolar AS Tak Dibatasi, Ini Aturan Barunya

Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More

2 hours ago

BI Guyur Insentif KLM Rp427,1 Triliun di Awal Maret, Ini Porsi Himbara-Bank Asing

Poin Penting Bank Indonesia menyalurkan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Rp427,1 triliun ke perbankan hingga minggu… Read More

2 hours ago

BNI Berangkatkan 7.000 Pemudik dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026

Poin Penting Bank Negara Indonesia (BNI) memberangkatkan lebih dari 7.000 pemudik dalam Program Mudik Gratis… Read More

3 hours ago

Sambut Libur Panjang Nyepi dan Idul Fitri, Bank Raya Imbau Masyarakat Cermat Bertransaksi

Poin Penting Bank Raya memastikan layanan digital tetap optimal selama libur Hari Raya Nyepi 2026… Read More

3 hours ago