Antisipasi Resesi, Pengelolaan Anggaran Pemerintah Harus Dibenahi

Jakarta – Ekonom senior Raden Pardede menyatakan pentingnya pengelolaan belanja dan pendapatan negara bagi Pemerintah untuk menghindari resesi ekonomi. Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan mata pencaharian masyarakat tetap berjalan ditegah pandemi.

“Itu sebabnya kalau ditanya target jangka pendek apa, hindari resesi, tapi untuk hindari resesi ini apa, harus timbul dulu rasa aman dan sehat. Lalu, di saat yang sama adalah kita memastikan mata pencaharian kita tetap berjalan,” ujarnya, pada acara “Gerakan Pakai Masker (GPM) Webinar Series Satu: Ekonomi Indonesia di Ambang Resesi, Apa Solusinya? Menyelamatkan Nyawa, Menyelamatkan Ekonomi”, Senin, 3 Agustus 2020.

Menurutnya, menciptakan rasa aman dan sehat ini penting karena dapat memunculkan kembali kepercayaan di masyarakat, yang pada akhirnya akan memicu kembali kegiatan ekonomi.

“Kepercayaan itu belum muncul. Berdasarkan data kami, tabungan di perbankan naik, tapi kreditnya turun. Itu yang punya uang kaum kolonial ini spending timenya relatif turun. Jadi, ada menahan diri karena belum begitu yakin. Lalu, mereka juga lebih concern terhadap kesehatan daripada yang muda,” terangnya.

Maka dari itu, untuk menciptakan rasa aman dan sehat ini, ia menuturkan bahwa pemerintah harus melakukan perbaikan belanja dan pengelolaan anggaran cukup besar untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat sampai ke kelas bawah.

“Belanja pemerintah yang Rp695 triliun kita akan lihat beberapa minggu ini itu harus dibelanjakan, dan yang utama adalah untuk sosial, seperti kesehatan. Kemudian diikuti program padat karya tunai, membantu umkm, bantuan sosial, dan yang lainnya. Di samping itu, kita juga menyederhanakan Peraturan Pemerintah (PP) yang rumit. Jadi, ini adalah rencana jangka pendeknya,” tambahnya.

Dirinya pun mengakui bahwa tidak mudah menyalurkan bantuan untuk UMKM karena masalah data yang kurang akurat. Namun demikian, ia menjelaskan bahwa kali ini pemerintah telah menjalin kerja sama dengan banyak pihak untuk meminimalisir terjadinya salah sasaran pada pengiriman bantuan.

“Memang untuk bantu UMKM tidak mudah, jadi kita agak was-was. Tapi kita sudah lakukan terobosan, yakni bekerja sama dengan KPK, lalu kita juga menyalurkan uangnya itu melalui data-data dari bank, seperti bank BRI misalnya. Jadi kita sekarang memakai banyak data,” tambahnya.

Di samping itu, pemerintah pun, menurutnya, memiliki rencana untuk memberikan subsidi gaji terhadap pihak yang sudah di-PHK atau masih digaji, namun sangat rendah.

“Nah, ini kita sisir sekarang kerja sama dengan Kemenaker. Jadi, banyak yang dilakukan sekarang. Semoga teman-teman di Telkom, lembaga perbankan, dan Kemenaker dapat memberi masukan,” pungkasnya. (*) Steven