Jakarta – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengaku terus mengantisipasi pergerakan suku bunga acuan dengan terus memantau pergerakan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyebut, sebagai regulator, pihaknya mengantisipasi tersebut guna menjaga stabilitas ekonomi.
“Saya rasa otoritas moneter berusaha mengimbangi agar penarikan dana keluar negeri tidak menganggu stabilas ekonomi kita, itu yang diusahan BI dan LPS juga memantau apakah ada pergerakan dana pihak ketiga dari bank yang pindah keluar negeri (capital outflow) atau dia cuma pindah ke Bank lain,” kata Halim pada seminar LPS Research Fair 2018 di JS Luwansa Hotel Jakarta, Selasa 25 September 2018.
Halim menambahkan, pihaknya memantau sejauh ini masih belum terjadi pergerakan perpindahan dana yang cukup signifikan. Namun jika ada, perpindahan itu hanya terjadi diantara bank lokal guna memanfaatkan suku bunga yang tinggi.
“Sejauh ini berdasarkan pantauan kami tidak ada gerakan yang luar biasa, dan biasa aja kalau ada nasabah pindah dari satu bank ke bank lain, memanfaatkan suku bunga yang lebih tinggi itu biasa,” kata Halim.
Menurutnya saat ini perkonomian global menuju situasi keseimbangan normal dimana bank sentral Amerika menjadi patokan guna kenaikan harga suku bunga di berbagai bank sentral negara berkembang.
Sebagai informasi, Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) diperkirakan bakal kembali menaikkan suku bunga acuan dalam Rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pekan ini. The Fed sendiri terlihat telah memberikan sinyal kenaikan suku bunga bakal dilakukan sebesar 25 bps, sehingga FFR akan berada di kisaran 2,00%—2,25%. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More