Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan memperluas layanan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap yang akan bisa digunakan untuk transportasi publik, seperti MRT dan KRL.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendrata mengatakan, implementasi ini akan segera dilaksanakan pada kuartal I-2025. QRIS Tap ini sebelumnya sudah diuji coba pada layanan transportasi Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) dengan sistem flat rate.
“Dalam waktu dekat, kita akan melakukan piloting QRIS Tap untuk variable rate. Multiple rate itu untuk MRT dan KRL. Jadi, mudah-mudahan semuanya bisa full implemented di kuartal I-2025,” kata Filianingsih dalam konferensi pers RDG, dikutip, Kamis, 16 Januari 2025.
Baca juga: Transaksi Pakai QRIS Bakal Kena PPN 12 Persen? Ini Penjelasan BI
Sebagai informasi, volume transaksi QRIS sepanjang 2024 naik 175 persen secara tahunan year on year (yoy), dan nominal naik 166 persen. Sementara, tahun ini volume transaksi QRIS ditargetkan sebesar 6,5 miliar.
“Jadi pada tahun 2025 ini untuk volume kita targetkan 6,5 miliar transaksi, untuk penggunanya 58 juta pengguna, lalu merchant-nya 40 juta,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) pionir layanan dan Perum DAMRI menggelar uji coba penerapan QRIS Tap berbasis Near Field Communication (NFC) pada moda transportasi DAMRI.
Inisiatif ini merupakan bagian dari persiapan penerapan QRIS Tap NFC yang direncanakan berlangsung pada triwulan I-2025.
Baca juga: Nobu Bank Siap Sukseskan QRIS Tap Berbasis NFC di Moda Transportasi Umum
Inovasi pembayaran menggunakan QRIS Tap berbasis NFC ini dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi pembayaran yang cepat dan massal secara efisien dan aman, antara lain transaksi transportasi, ritel, UMKM, dan parkir.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menjelaskan bahwa pengembangan QRIS Tap berbasis NFC dilakukan dalam rangka mempercepat inklusi keuangan sekaligus mendukung digitalisasi sistem pembayaran, sejalan dengan visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More