Jakarta – PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) mengumumkan bahwa Perseroan telah menunjuk PT PGN LNG Indonesia, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS), untuk menyediakan gas bumi hasil regasifikasi sebagai bahan bakar pembangkit listrik guna keperluan pengolahan feronikel di pabrik feronikel Pomalaa.
Penggunaan bahan bakar gas ini akan semakin menurunkan biaya produksi feronikel ANTAM.
Sementara penunjukan PT PGN LNG Indonesia telah melalui proses lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Melalui penggunaan gas, kami akan dapat lebih menurunkan biaya produksi feronikel sehingga menjadikan ANTAM lebih kompetitif serta menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dari lini usaha nikel,” kata Direktur Utama ANTAM Tedy Badrujaman dalam keteranganya, di Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2015.
Ia menuturkan bahwa, saat ini ANTAM mengoperasikan 8x17MW Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berteknologi dual fired yang menggunakan BBM sebagai sumber energi listrik. PLTD ANTAM bersifat dual fired dan dapat menggunakan BBM atau gas sebagai sumber energi.
ANTAM saat ini tengah melakukan retrofit peralatan yang diperlukan untuk menggunakan gas. Perubahan bahan bakar PLTD dari BBM ke gas akan mengurangi biaya produksi feronikel sekitar USD1 per pon Ni.
ANTAM juga tengah menyelesaikan pembangunan PLTU batubara berkapasitas 2x30MW guna menyuplai fasilitas pendukung pabrik feronikel di Pomalaa. Pembangunan PLTU batubara tersebut merupakan bagian dari Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP) yang akan meningkatkan kapasitas produksi feronikel ANTAM dari 18.000-20.000 ton nikel dalam feronikel (TNi) menjadi 27.000-30.000 TNi per tahun. Penyelesaian pembangunan PLTU Batubara tersebut ditargetkan di akhir tahun 2015. (*) Dwitya Putra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More