Anggota Komisi VIII DPR Soroti Layanan Haji, Tekankan Kenyamanan dan Fast Track

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachudin mendesak Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pelaksana Haji (BPH) untuk memastikan kesiapan menyeluruh menjelang keberangkatan jemaah haji 2025. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan 14 embarkasi di seluruh Indonesia.

“Kesiapan embarkasi menjadi krusial sebagai titik awal perjalanan ibadah haji. Kami berharap dengan persiapan matang, proses keberangkatan jemaah dapat berjalan lancar, cepat, dan tanpa kendala,” ujar An’im dinukil laman dpr.go.id, Selasa, 29 April 2025.

Politisi dari Fraksi PKB ini, menekankan pentingnya kesiapan petugas di embarkasi, termasuk penempatan di berbagai titik strategis guna memudahkan jemaah.

Baca juga : BSI Siapkan Layanan Mudah untuk Pelunasan Haji 2025, Simak Caranya!

Menurutnya, para petugas harus memiliki pemahaman teknis yang mendalam mengenai prosedur keberangkatan haji dan mampu bersikap ramah, terutama dalam melayani jemaah lanjut usia.

“Pendampingan khusus bagi jemaah lansia harus dimulai sejak di embarkasi. Petugas hendaknya sigap membantu jemaah yang membutuhkan,” tambahnya.

Standar Kenyamanan Transportasi dan Penanganan Koper

Selain itu, An’im juga meminta Kemenag dan BPH untuk memastikan tersedianya bus menuju bandara embarkasi yang memenuhi standar kenyamanan. Pengelolaan koper jemaah pun harus menjadi perhatian utama guna menghindari potensi masalah dalam proses keberangkatan.

Baca juga: Pemerintah Terbitkan Keppres Biaya Haji 2024, Segini Besaran Tiap Embarkasi

“Saya berharap seluruh tahapan pelaksanaan haji berjalan tanpa hambatan, mulai dari persiapan di tanah air hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Koordinasi dan sinergi antar pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mengutamakan kenyamanan jemaah haji,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.

Apresiasi Layanan Fast Track

Dalam kesempatan itu, An’im juga mengapresiasi keberlanjutan layanan fast track yang telah diterapkan sejak 2018.

Layanan tersebut memungkinkan proses keimigrasian jemaah, seperti pemeriksaan paspor, biometrik, dan stempel visa, dilakukan di embarkasi, sehingga jemaah tidak perlu lagi mengantre setibanya di Arab Saudi.

Tahun ini, layanan fast track tetap tersedia di tiga bandara, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, dan Adi Soemarmo.

“Kami berharap layanan fast track dapat menjangkau seluruh jemaah haji di masa mendatang. Meskipun saat ini belum ada penambahan lokasi, kami berharap pelayanan kepada jemaah secara keseluruhan tetap berjalan cepat dan lancar,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra