Ilustrasi: Wuling Air ev, menjadi salah satu mobil listrik yang dipasarkan di Indonesia/istimewa
Jakarta – Anggota DPR RI mengkritik kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan subsidi kendaraan listrik yang dinilai sebagai pemborosan anggaran belanja. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Penyampaian Tanggapan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
Anggota menilai, masih banyak hal mendesak yang harus diselesaikan pemerintah, seperti pemerantaan ekonomi hingga pengentasan kemiskinan, dibandingkan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir konsumen kelas atas.
Anggota DPR RI fraksi PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan subsidi transportasi umum kepada masyarakat kelas bawah dibandingkan harus memberikan bantuan subsidi mobil listrik.
“Subsidi mobil listrik lebih baik diarahkan untuk pemerintah memberikan subsidi kepada transportasi umum yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat kelas bawah. Atau juga subsidi bidang pertanian yaitu pupuk yang selalu semakin menurun,” kata Eko, di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa, 23 Mei 2023.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, Fraksi NasDem mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk lebih bijak menggunakan anggaran belanja kepada hal-hal yang lebih berkualitas. Menurutnya, pemerintah lebih baik membangun pemerataan ekonomi hingga menanggulangi kemiskinan.
“Belanja pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya. Dibanding melontarkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik,” kata Fauzi. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More
Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More