Ilustrasi: Wuling Air ev, menjadi salah satu mobil listrik yang dipasarkan di Indonesia/istimewa
Jakarta – Anggota DPR RI mengkritik kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan subsidi kendaraan listrik yang dinilai sebagai pemborosan anggaran belanja. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Penyampaian Tanggapan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
Anggota menilai, masih banyak hal mendesak yang harus diselesaikan pemerintah, seperti pemerantaan ekonomi hingga pengentasan kemiskinan, dibandingkan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir konsumen kelas atas.
Anggota DPR RI fraksi PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan subsidi transportasi umum kepada masyarakat kelas bawah dibandingkan harus memberikan bantuan subsidi mobil listrik.
“Subsidi mobil listrik lebih baik diarahkan untuk pemerintah memberikan subsidi kepada transportasi umum yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat kelas bawah. Atau juga subsidi bidang pertanian yaitu pupuk yang selalu semakin menurun,” kata Eko, di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa, 23 Mei 2023.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, Fraksi NasDem mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk lebih bijak menggunakan anggaran belanja kepada hal-hal yang lebih berkualitas. Menurutnya, pemerintah lebih baik membangun pemerataan ekonomi hingga menanggulangi kemiskinan.
“Belanja pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya. Dibanding melontarkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik,” kata Fauzi. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - Tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) diyakini akan mengubah perdagangan global… Read More
Jakarta - Pemberlakuan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) berpotensi memberikan tekanan besar terhadap pasar… Read More
Washington - Menteri Keuangan Amerika Serikat (Menkeu AS), Scott Bessent menyarankan negara-negara yang terdampak tarif… Read More
Jakarta - Guru Besar Bidang Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S. Damanhuri membeberkan sejumlah… Read More
Jakarta – Presiden Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal hingga 54 persen terhadap lebih dari 60 negara mitra… Read More
Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif kebijakan impor baru 10 persen… Read More